RIAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, telah mengajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp35 miliar kepada pemerintah setempat.
Anggota KPU Kepulauan Meranti Divisi Parmas dan SDM Hanafi, mengatakan bahwa anggaran tersebut lebih besar daripada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti pada tahun 2020.
"Besarannya naik Rp12,2 miliar dari tahun lalu yang sebesar Rp22,2 miliar," kata Hanafi menjelaskan di Selatpanjang, dilansir Antara, Kamis, 19 Mei.
Rencana kebutuhan biaya (RKB) tersebut, lanjut Hanafi, sudah sesuai dengan ketentuan pilkada bahwa penyelenggaraannya menjadi beban APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini berbeda dengan pemilihan umum yang diakomodasi langsung oleh APBN pemerintah pusat melalui KPU RI.
Diakui bahwa peningkatan kebutuhan biaya tersebut lebih dominan disebabkan oleh kenaikan terhadap besaran honorarium panitia ad hoc, seperti panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), hingga petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP).
"Pilkada sebelumnya itu Ketua PPK hanya menerima Rp1,8 juta, sedangkan anggota Rp1,6 juta. Ke depan, Ketua PPK itu naik menjadi Rp2,5 juta, sedangkan anggota bisa menerima Rp2,2 juta per orang. Begitu juga dengan panitia ad hoc lainnya," kata Hanafi.
Menindaklanjuti arahan KPU RI, Hanafi mengungkapkan usulan tersebut persisnya diajukan awal tahun kemarin kepada pemda melalui Bagian Kesbangpol Setdakab Kepulauan Meranti.
BACA JUGA:
Seperti diketahui tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti mulai dilaksanakan pada bulan November 2023. Sementara itu, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti berakhir pada bulan November 2024.
Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Adil menyebutkan usulan pengajuan anggaran oleh KPU tentunya telah dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Jika sudah rampung akan lanjut kepada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Yang jelas kita mau pesta demokrasi itu lancar tanpa sedikit pun hambatan. Makanya, hal ini masuk dalam skala prioritas," katanya.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk menciptakan pilkada berkualitas dengan semangat jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang juga berkualitas.
