Beredar Kabar Petugas PLBN Entikong Patok Tarif PCR Rp600 Ribu, Benarkah?

JAKARTA - Pemprov Kalimantan Barat mendapat informasi ada petugas PLBN Entikong yang mematok tarif untuk PCR Rp600 ribu. Kalau itu benar, jelas melanggar aturan.

Sekda Kalimantan Barat, Harisson mengaku akan memastikan dulu informasi itu. Namun dia menegaskan kepada pihak PLBN Entikong untuk tidak sembarangan menaikkan tarif PCR bagi masyarakat yang mau melewati pos lintas batas antarnegara Indonesia-Malaysia tersebut.

"Saya akan pastikan dulu. Kami juga akan koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, karena informasi yang kita dapat, harga PCR di sana antara Rp400 sampai Rp600 ribu dan ini jelas menyalahi aturan," kata Harisson di Pontianak, Senin 16 Mei dikutip dari Antara.

Mengacu kepada Surat Edaran (SE) nomor HK.02.02/I/4198/2021 tentang pelaksanaan ketentuan atas batas tarif tertinggi pemeriksaan COVID-19 Rp275 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp300 ribu untuk luar Pulau Jawa dan Bali.

"Jadi tarif tes PCR masih Rp300 ribu dalam kondisi apa pun baik mau diproses di Pontianak atau di Entikong, mau cepat atau lambat atau mau siang atau malam. Kalau tarifnya lebih dari itu, jelas menyalahi aturan," tuturnya.

Harisson meminta pihak PLBN Entikong, untuk tidak mempermainkan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, jika melewati batas atas harga yang telah ditetapkan tersebut termasuk pungli yang memberatkan masyarakat yang melintas di perbatasan dan dapat diproses pidana.

"Ia mengancam akan melaporkan dugaan tindakan pungli tersebut kepada pihak kepolisian. Kemungkinan, ada dugaan oknum di PLBN yang main mata dengan Laboratorium Swasta untuk menarik tarif PCR di luar ketetapan yang telah ditentukan Kemenkes," katanya.

Dirinya mengingatkan agar petugas di PLBN untuk tidak menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kalbar maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi ini secara umum dengan cara menghambat atau membebani lalu lintas orang di perbatasan.

"Kami akan menindaklanjuti hal ini, dan jika memang terbukti, akan kita laporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses," kata Harisson.