Polri-IDI Bahas Penanganan Disinformasi Kesehatan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dan jajaran menerima audiensi perwakilan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) membahas berbagai hal terkait kesehatan, salah satunya penanganan disinformasi kesehatan di masyarakat dan di media sosial.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, mengatakan, pertemuan tersebut juga dalam rangka mempererat silaturahmi kedua lembaga.

“Menjaga dan meningkatkan kerja sama yang telah dilakukan selama ini, misalnya pelaksanaan program nasional vaksinasi. Serta, komunikasi antara IDI dan Polri terkait dengan disinformasi kesehatan di masyarakat,” kata Ramadhan dilansir Antara, Jumat, 13 Mei.

Dalam pertemuan itu, PB IDI menyampaikan ucapan terima kasih kepada polisi yang telah membantu program vaksinasi Covid-19, secara dari pintu ke pintu.

“PB IDI juga menyampaikan bahwa ingin melaksanakan audiensi dengan Kapolri dan juga meningkatkan MoU yang sudah ada,” katanya.

Selain itu, lanjut Ramadhan, pengurus IDI juga menyampaikan diperlukannya bantuan dari Polri dalam mengaplifikasi atau mitigasi tentang penanganan kesehatan, dan menjalin kerja sama dengan media massa.

“Menanggapi hal ini, Pak Kadiv Humas menjelaskan bagaimana langkah-langkah menjalin hubungan dengan media massa. Serta bagaimana proses manajemen media yang dilaksanakan oleh Polri terutama dalam penanganan COVID-19,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, penyebaran berita bohong terkait kesehatan masih marak terjadi di masyarakat menyebar lewat media sosial, terlebih di masa pandemi COVID-19. Penyebaran berita bohong ini mempengaruhi masyarakat, yang berdampak dapa penanganan COVID-19.

Selain terkait pandemi COVID-19, kini juga diwaspadai hoaks tentang penyakit hepatitis misterius yang tengah ditangani pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan (take down) hampir seluruh hoaks terkait Covid-19 yang sempat beredar di media sosial.

Berdasarkan data yang diterima ANTARA pada Rabu, per 11 Mei Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mencabut  5.666 informasi hoaks soal Covid-19 dari total sebaran 5.946.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi bohong atau hoaks yang mengaitkan kasus hepatitis akut dengan vaksin COVID-19.