IDI Papua Desak Pengamanan Maksimal Nakes dari Teror KKB, Polri Beri Atensi
ILUSTRASI/UNSPLASH

Bagikan:

JAKARTA - Polri menyatakan memberi perhatian khusus terhadap aksi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan tenaga medis di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Pernyataan itu menanggapi respons dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Papua yang mengecam tindakan kekerasan terhadap sejumlah tenaga kesehatan.

"Tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, ya itu menjadi perhatian TNI-Polri untuk bisa mengamankan itu. Sehingga pelayanan-pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Jumat, 17 September.

Selain itu, kondisi di Papua saat ini sudah menjadi prioritas bagi TNI-Polri. Terutama soal aksi-aksi terorisme yang dilakukan KKB.

"Tentunya kan itu sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Mabes Polri, bagaimana peningkatan daripada eskalasi aktivitas dari KKB ini sendiri. Itu menjadi perhatian dari Mabes Polri dan TNI," ungkap Rusdi.

Untuk saat ini, kata Rusdi, TNI-Polri terus berupaya melakukan langah-langkah tertentu. Tujuannya, untuk mengembalikan kondisi di Papua yang kondusif.

"Sekarang sedang diupayakan, mengembalikan lagi kondisi daripada Papua untuk kondusif, itu sedang dikerjakan," kata Rusdi.

Ada pun, IDI Provinsi Papua mengecam tindakan kekerasan yang dialami sejumlah tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, oleh KKB.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Papua beserta TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah Papua," kata Ketua IDI Wilayah Papua Donald Aronggear.

Donald menyerukan pernyataan sikap organisasi IDI untuk meminta jaminan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan demi kelancaran pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Papua.

Seruan tersebut disampaikan IDI Papua kepada seluruh pihak terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.

"Kami juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua melakukan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk ikut terlibat dalam menjaga keamanan para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas," ujarnya.