Bagikan:

JAKARTA - Menteri yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024, diminta mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai ada dua penyebab menteri yang berhasrat maju pilpres sebaiknya untuk mundur.

Pertama, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu menurutnya, akan mempengaruhi kinerja sang menteri.

"Padahal, saat para menteri fokus saja melaksanakan tupoksinya, kinerjanya datar-datar saja. Karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye," ujar Jamiluddin di Jakarta, Jumat, 13 Mei.

"Rakyat akan keberatan bila menteri bekerja tidak fokus pada tupoksinya. Sebab, menteri digaji dari uang rakyat," sambungnya.

Kedua, sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas yang dipakai sang menteri saat kampanye. Apakah selama kampanye sang menteri menggunakan dana dan fasilitas kementerian atau pribadi atau partai politiknya.

"Sang menteri akan sulit memisahkan anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasinya saat berkampanye di suatu tempat. Tentu hal ini kan merugikan negara bila anggaran diambil dari kementeriannya," jelas Jamiluddin.

Namun, menurut Jamiluddin, keikhlasan untuk mundur dari jabatan nampaknya sulit dilakukan oleh para menteri yang teridentifikasi kampanye. Oleh karena itu, Presiden Jokowi semestinya berani memberhentikan pembantunya.

"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Joko Widodo yang memberhentikannya. Masalahnya, apakah Jokowi berani memberhentikan para menterinya?" tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta para menteri agar tetap fokus pada pekerjaan, bukan berkampanye. Pernyataan Ma'ruf tersebut senada dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta anggota kabinetnya untuk tetap konsentrasi pada masalah pandemi dan ekonomi global.

"Belum (kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus. Jangan tinggalkan pekerjaan," ujar Ma'ruf usai menghadiri Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis, 11 Mei.