Pengamat Menilai, Gerakan Turun ke Jalan Satu-satunya Cara Kritik Pemerintahan Jokowi dan Pembantunya
Presiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin/DOK VIA ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya lewat parodi politik di acara Republik Mimpi atau Republik BBM (Benar-Benar Mumet) sekarang ini sudah tidak lagi efektif.

Pasalnya, mengkritik lewat media hiburan seperti itu hanya akan dianggap angin lalu oleh pemerintah.

"Kalau dulu efektif, kalau sekarang tidak lagi efektif. Sekarang itu (yang efektif, red) menekan melalui demonstrasi besar, jadi kalau parodi hanya dianggap kritik angin lalu," ujar Ujang Komaruddin kepada VOI, Jumat, 29 April, malam.

Namun, dia menilai kritik melalu parodi yang dilakukan Effendi Gazali dan comedian, bagus untuk pendidikan politik. Artinya, kata Ujang, kritik bisa disalurkan dari berbagai macam cara.

"Tapi soal efektifitas, sekarang tidak, karena banyak demo saja tidak terdengar. Oleh karena itu tekanan besar seperti demo 11 April yang lalu, seperti itulah kira-kira yang bisa didengar," katanya.



Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) itu, tidak ada cara yang lebih 'tepat sasaran' selain mengkritik lewat aksi unjuk rasa besar-besaran. Itupun, tidak semua tuntutan di aksi demonstrasi digubris pemerintah.

"Susah (cara lain, red) yang paling itu (tepat sasaran) kan gerakan turun ke jalan. Buktinya dulu revisi UU KPK dan omnibus law, walaupun besar-besaran tapi tidak pernah didengar," katanya.

 

"Civil society itu yang harus dibangun dan harus bersatu," sambung Ujang.

Disisi lain, kata Ujang, banyak komunikasi pemerintah yang tak efektif sampai ke masyarakat. Kata dia, pemerintah saat ini banyak blundernya.

"Banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak tidak nyambungnya, itu yang saat ini terjadi makanya selalu salah, karena main masing-masing," sebutnya.

Jika pun dikatakan Presiden Jokowi kurang power, menurut Ujang, bisa saja istilah itu disematkan.

"Tapi itu lah sulitnya menyatukan banyak perbedaan di istana yang hari ni terjadi. Apalagi Jokowi tinggal dua tahun lagi pasti partai koalisi kepentingan tujuannya masing-masing," jelas Ujang.

Mau tak mau, tambah Ujang, Jokowi mesti menyolidkan kembali komitmen koalisi untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

"Hanya saja, hari ini sudah mulai parpol kepentingannya untuk pribadi, jadi harus kembali membangun kesadaran," imbuhnya.

Kendati demikian, Ujang menilai kritik parodi politik tersebut tidak sia-sia dilakukan. Sebab meski menghibur tapi kritik dengan cara tersebut masih tetap diperlukan.

"Tidak sia-sia karena akumulasi kritik yang banyak juga menjadi kekuatan," pungkasnya.