JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jokowi blak-blakan menyebut kebijakan tersebut tidak efektif. Bahkan implementasinya cenderung tidak tegas dan konsisten.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi. Karena kita memiliki index mobility-nya juga ada sehingga di beberapa provinsi COVID nya tetap naik," tuturnya, saat rapat terbatas di Istana Bogor, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, pada Minggu, 31 Januari.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta pembantunya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air. Jokowi menilai implementasi dari kebijakan PPKM ini belum baik.
"Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi," tegasnya.
Jokowi juga minta para pembantunya untuk betul-betul turun ke lapangan, dan berada di lapangan. Tujuannya agar siap menangani masalah pandemi dari bawah. Salah satunya dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa yang dimaksud 3M atau memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
"Siapin juga masker yang memiliki standar-standar yang benar, sehingga masyarakat kalau yang tidak pakai diberi dan diberitahukan apa-apa. Ini memang harus kerja se-simple mungkin tetapi betul-betul ada di lapangan di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati," tuturnya.
BACA JUGA:
Tak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan pemberlakuan PPKM ini dapat membuat ekonomi Indonesia turun. Namun, ia mengatakan, hal ini tak mengapa, asal diimbangi dengan angka kasus COVID-19 yang juga menurun.
"Kedua, hati-hari ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya tidak apa-apa, asal COVID-19 juga turun. Tapi ini ndak. Menurut saya coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula," ujarnya.
Meksipun, Jokowi mengatakan, tak ada satu negara pun yang memiliki formula standar penanganan pandemi COVID-19. Bahkan, formula yang benar pun tidak ada.
"Negara lain juga tidak ada, formula standar apa tidak ada, yang benar yang mana juga tidak ada, yang lockdown juga responsial juga," jelasnya.
