JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons rumor adanya hubungan atas kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng dengan pengumpulan dana untuk melancarkan isu penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden hanya sebatas dinamika di media saja. Sementara, langkah politik terkait persetujuan Pemilu 2024 diambil di DPR.
"Sehingga kemudian, kalau ada dinamika menyatakan bahwa dananya untuk penundaan pemilu, ya silakan saja aparat hukum misalnya (menindaklanjuti, red). Kalau memang dapat dibuktikan, diambil langkah lebih lanjut," ujar Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis, 28 April.
Ketua Harian Partai Gerindra itu menegaskan, selama ini wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden baru sekedar usulan.
"Sementara proses politik di DPR maupun MPR tidak pernah terjadi," tegas Dasco.
Dasco pun menyerahkan dugaan-dugaan tersebut untuk didalami Kejaksaan Agung. Di mana saat ini tengah menangani kasus korupsi minyak goreng yang dilakukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan swasta.
"Saya pikir aparat penegak hukum fokus saja di kasus korupsinya. Kalau toh memang ada (hubungan dengan penundaan pemilu, red) nanti pas pembuktian-pembuktian akan keluar sendiri," demikian Dasco.