Masinton Sebut Dugaan Korupsi Minyak Goreng untuk Danai Penundaan Pemilu, PDIP: Informannya Bukan Kaleng-kalengan, Ngeri-ngeri Sedap

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi informasi dari koleganya, Masinton Pasaribu terkait hubungan kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng dengan pengumpulan dana untuk melancarkan isu penundaan Pemilu 2024. Menurut anggota komisi yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan itu, belum nampak keterkaitan korupsi minyak goreng dengan wacana penundaan pemilu. Darmadi mengatakan, masih perlu data untuk menguatkan dugaan Masinton. "Belum terlihat korelasinya. Perlu data yang kuat," ujar Darmadi kepada VOI, Senin, 25 April. Terkait apakah Kejagung perlu menindaklanjuti informasi dari Masinton, politikus PDIP itu enggan berkomentar. Namun, anggota Fraksi PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno, justru meyakini informan Masinton soal kabar korupsi minyak goreng untuk pendanaan penundaan pemilu bukan 'kaleng-kaleng'. Seolah mendukung, politikus senior PDIP itu menilai Masinton punya kemampuan mengendus konspirasi oligarki.

"Daya endus anggota dewan berbeda-beda. Untuk urusan konspirasi oligarki, rekan Masinton punya radar dengan jangkauan jauh," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin, 25 April.

Anggota Komisi XI DPR itu lantas mengibaratkan kemampuan Masinton yang sudah lama diasah itu dengan memori perangkat mutakhir.

"RAM-nya kuat, versi terkini dan berbaterai litium tahan lama," katanya.

Hendrawan bahkan mengungkapkan bahwa Masinton merupakan sosok yang dekat dengan para pemasok informasi penting.

"Sudah diasah sejak lama. Rajin bergaul dengan sumber-sumber informasi penting. Jadi bukan kelas kaleng-kalenglah. Ngeri-ngeri sedap," pungkas Hendrawan.

Sebelumnya Masinton Pasaribu sudah meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan hubungan kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dengan pengumpulan dana untuk isu penundaan Pemilu 2024. Masinton klaim punya data terkait dugaan tersebut.

"Ya saya memiliki informasi sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal untuk diutamakan diekspor karena kebutuhan untuk memelihara isu penundaan Pemilu itu," ujar Masinton Minggu, 24 April kemarin.

Informasi ini, kata dia, menjadi bagian penting dari penyidikan yang harus dilakukan Kejagung. Jadi kata Masinton, perlu didalami lebih lanjut oleh pihak penyidik.

Anggota Komisi XI DPR ini mengaku sudah menelaah informasi tersebut. Namun, dirinya enggan menyebutkan secara gamblang sumber informasi mengenai hal itu.

"Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Apalagi kasus korupsi ekspor minyak goreng ini sudah ditangani Kejaksaan Agung," jelas Masinton.