JAKARTA - Presiden Jokowi memilih memastikan kebutuhan minyak goreng dalam negeri tercukupi dulu dibanding tetap membuka keras ekspor. Ketika semua stok sudah aman, larangan ekspor bukan tak mungkin bakal dicabut.
Presiden Jokowi berbicara dari Istana Merdeka, Rabu 27 April. Dia sadar betul keputusan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menimbulkan pro dan kontra. Tapi Jokowi tak goyah.
BACA JUGA:
Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi kalau dia akan tegas prioritas memastikan lebih dulu kebutuhan masyarakat.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati,
Saya mengikuti dengan saksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan.
Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis, kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih, dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif.
Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah.
Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi.
Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting.
Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait
