DPR: Pemerintah Umumkan Biaya Haji 2022 Nanti Malam
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto/DOK PAN

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan mengumumkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2022 nanti malam.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April. Yandri menuturkan, biaya haji tahun ini akan dibahas lebih dulu dalam rapat kerja pihaknya bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

Terkait biaya haji atau BPIH 2022, Yandri menegaskan, pemerintah mengupayakan agar ditetapkan kurang dari Rp40 juta dan di atas Rp35 juta. Ini agar tidak memberatkan jemaah haji yang telah lama menunggu pembukaan haji hingga dua tahun. 

"Artinya cukup Rp35 juta yang mereka bayar selama ini, kita tidak mau memberikan beban kepada calon jemaah haji. Karena mereka sudah lama menunggu apalagi di tengah pandemi," ujar Yandri.

Menurutnya, untuk kebijakan PCR yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi akan dibebankan kepada APBN pemerintah senilai Rp84 miliar. 

 "Satu lagi kewajiban PCR 72 jam sebelum keberangkatan itu kita bebankan kepada APBN sekitar Rp84 miliar, kita bebankan kepada pemerintah. Itu bagian dari cara kita tidak membebankan kepada jemaah," katanya.

 

Politikus PAN itu juga mengatakan, ada 50.630 calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu haji 2020 yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Menurutnya, 50.000 calhaj tersebut sudah diklasifikasikan berdasarkan usia dengan batas maksimal 65 tahun.

"Sudah kita data ada sebanyak 50.630 orang calon jemaah haji daftar tunggu 2020 yang akan kita berangkatkan tahun 2022, itu berusia diatas 65 tahun atau sama dengan 65 tahun. Ini bukan maunya Indonesia, pemerintah, dan DPR, tapi kebijakan dari Saudi yang tidak bisa dinegoisasi," kata Yandri.

Terkait kuota haji, pihaknya optimistis Indonesia akan mendapatkan kuota 50 persen dari kuota awal sebesar 210.000. Jika 50 persen, maka Indonesia mendapatkan kuota 104.000-106.000 jamaah haji.

"Walaupun belum ada secara resmi tapi secara informal berdasarkan diskusi, termasuk 2 kali ke sana insyaallah kita mendapatkan 50 persen dari kuota awal. Acuannya ke 106.000 dengan waktu tinggal di Madinah dan Mekkah totalnya 40 hari," katanya.