Luhut Minta Menkes, Menlu, BPOM, dan Menteri BUMN Berkoordinasi dengan Baik dalam Penyediaan Vaksin

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, vaksin COVID-19 merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab, hal ini bagian dari kebijakan pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pernyataan itu disampaikan oleh Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional saat memimpin rapat koordinasi persiapan program vaksinasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, dan Wakil Menteri BUMN, Rabu, 30 September.

"Saat ini vaksin menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, prioritas utama kita saat ini adalah pemantapan dalam logistik, target penerima, serta mekanisme vaksinasi yang akan kita laksanakan," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Kamis, 1 Oktober.

Luhut juga meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.

"Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkap pemerintah telah menentukan prioritas dari target penerima program vaksinasi COVID-19 tersebut.

"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," katanya.

Hingga saat ini, menurut Terawan, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka pemerintah Indonesia harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin.

Penyediaan vaksin ini dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BPOM, serta Kepala BNPB. Dijelaskan oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.

Saat ini, sedang dilakukan kerja sama antar lembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan Cold Chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.

Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sejak Senin, 28 September, telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19 ini. Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kab. Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti China, Uni Emirate Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.

"Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan China, Arab Saudi, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut," kata Retno.

Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari China. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menceritakan bahwa tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan.

Retno mengatakan, dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut. 

Di samping itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin tersebut.

"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," tutur Doni.