Mereka Khawatir Dana Bansos Jakarta Luput dalam Pembahasan Anggaran 2020

JAKARTA - Polemik rancangan anggaran DKI tahun 2020 antara Pemprov DKI dan DPRD memancing kesadaran sejumlah warga DKI untuk memastikan adanya program kesejahteraan sosial supaya tak luput dibahas.

Siang ini, massa dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka datang menggunakan dua angkutan umum sewaan dan memarkirkan kendaraannya di depan gedung DPRD. 

Masing-masing memegang poster dengan bentuk seragam, serta satu spanduk besar dibentangkan di barisan depan para pedemo. Beberapa sapu lidi yang tampak masih baru, diangkat tinggi-tinggi untuk menyemarakkan orasi. 

"Kami, SPRI Jakarta datang ke sini untuk mempertanyakan komitmen Gubernur DKI Anies Baswedan dan DPRD terkait keberpihakannya untuk menyejaterahkan rakyat miskin," kata Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Dika Moehammad di lokasi, Rabu, 13 November. 

Anggapan mereka, Pemprov DKI dan DPRD tidak sungguh-sungguh berkomitmen menyejahterakan rakyat miskin Jakarta. Soalnya, terdapat penurunan program perlindungan sosial di DKI, dari tahun 2018 sebesar Rp1,92 triliun, menjadi Rp1,57 triliun di 2019.

Padahal, dari 264.788 rumah tangga kategori miskin di Jakarta, hanya 65 ribu keluarga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebanyak 170 ribu keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

"Artinya masih terdapat 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH, dan sebanyak 94.788 keluarga miskin belum mendapatkan BPNT," ucap Dika. 

Dika khawatir Pemprov DKI bakal kembali menurunkan anggaran bantuan sosial kepada warga miskin di tahun 2020. Alasannya, ada temuan pagu anggaran ganjil untuk sejumlah pengadaan barang bersifat sementara dan dianggap tidak perlu. 

Contohnya, pembelian lem Aibon sebesar Rp126 miliar, gunting rumput Rp491 miliar, buku folio Rp78 miliar, Tipex Rp24 miliar, thinner Rp 40,1 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, dan lain sebagainya. 

Padahal, menurut perhitungan Dika, Pemprov DKI bisa menggunakan mata anggaran tersebut untuk membiayai 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH dan BNPT. 

"Dengan asumsi setiap KK mendapat nilai bantuan Rp3 juta per tahun, hanya membutuhkan sebesar Rp600 miliar untuk PKH. Kemudian, untuk 94.788 bansos BPNT dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar," jelas dia.