Bagikan:

JAKARTA - Polemik antara Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSPTIM) dengan Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo dalam revitaliasasi Taman Ismail Marzuki (TIM) kembali muncul.

Dulu, sebelum dibangun, FSPTIM mengkhawatirkan adanya komersialisasi TIM setelah direvitalisasi. Masalah ini sempat menjadi perhatian DPR RI. Lalu, Pemprov DKI berjanji tak akan mengomersialisasikan TIM.

Kini, seiring dengan hampir rampungnya pembangunan, kelompok seniman ini mengadu bahwa gedung pertunjukan seni yang dirombak oleh Jakpro tidak sesuai kebutuhan dan keinginan seniman.

Aduan ini dilayangkan ke Fraksi PDIP DPRD DKI. Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, protes yang dilayangkan seniman diakibatkan karena aspirasi mereka tidak diindahkan oleh Jakpro yang melakukan revitalisasi ini.

"Seniman mengeluhkan mereka tidak diikutsertakan dalam revitalisasi TIM. Memang sempat ada forum group discussion antara seniman dengan Jakpro, tapi hasil forum ini tak dilaksanakan. Sekarang, pembangunan fisik maupun isi isinya enggak sesuai dengan kemauan para seniman," kata Jhonny saat dihubungi VOI, Rabu, 23 Maret.

Berdasarkan aduan para seniman, Jhonny mengungkapkan bahwa sistem pencahayaan, akustik, hingga tempat duduk penonton di gedung pertunjukan Graha Bhakti Budaya (GBB) yang dirombak oleh Jakpro tak mendukung gelaran pertunjukan teater.

"Misalnya di gedung pertunjukkan itu ada sampai seribuan tempat duduk. Untuk apa coba? Itu mah lebih ke kegiatan seni pop. Harusnya, daya tampungnya cukup 600 agar ada kedekatan antara penonton dengan pertunjukan teater itu sendiri. Terus soal lighting, sound system-nya, mengenai akustiknya, enggak sesuai dengan seni teater. Ini karena seniman enggak diikutsertakan," ucap Jhonny.

Selain itu, para seniman juga meminta agar pengelolaan operasional TIM yang nantinya sudah direvitalisasi tak diserahkan pada Pemprov DKI dan Jakpro, melainkan badan layanan umum daerah (BLUD).

"Seniman peduli TIM ini berharap pengelolaan tidak sepenuhnya diserahkan hanya kepada Pemprov karena memang enggak nyambung. Usulan mereka ada BLUD yang memberikan pelayanan publik," ucap Jhonny.

Oleh karena itu, Jhonny menyebut Fraksi PDIP akan memanggil Jakpro untuk menindaklanjuti keluhan dari para seniman tersebut dalam waktu dekat.