PALU - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) Hasmuni Hasman menyatakan kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat maraknya pembalakan dan penambangan liar serta akibat perubahan tata ruang pada kawasan hutan.
"Kondisi tersebut terjadi baik hutan yang berada dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu maupun di luar kawasan Taman Nasional Lore Lindu,"katanya, Senin 21 Maret.
Ia menjelaskan luas kawasan hutan di Sulteng yang masuk kategori kritis akibat rusak karena mengalami penggundulan hutan atau deforestasi mencapai 264.874 hektar (Ha). Angka tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306 Tahun 2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.
Berdasarkan data tahun 2019-2020, angka deforestasi di wilayah Provinsi Sulteng tercatat tinggal seluas 44.523,9 hektar. Terus berkurang dari tahun 2018. Oleh sebab itu perlu keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Hutan di kawasan Taman Nasion Lore Lindu ditetapkan sebagai cagar biosfer sejak tahun 1977 oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pendidikan, keilmuan dan kebudayaan atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) dan menjadi paru-paru dunia. Ini harus menjadi perhatian kita semua untuk menjaga kelestarian hutan,"ujarnya.
BACA JUGA:
Hasmuni menerangkan agar hutan-hutan di Sulteng yang masih dalam kondisi kritis dapat segera pulih, BTNLL bekerja sama dengan berbagai pihak dan masyarakat terus merupakan berbagai upaya seperti penanaman kembali berbagai jenis tanaman hutan di kawasan hutan yang gundul atau reboisasi.
Kemudian memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat yang tinggal di desa-desa penyangga atau di desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap hutan sebagai mata pencaharian utama.
"Agar mereka tidak menggantungkan hidupnya sepenuhnya dengan hutan maka kami bantu dengan program pendampingan berupa pelatihan dan bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),"ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan pihaknya juga menjadikan masyarakat di desa penyangga dan masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu sebagai subjek dalam menjaga hutan dari upaya-upaya perusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.