Menteri Angkatan Bersenjata Inggris Sebut Komandan Rusia Bakal Dimintai Pertanggungjawaban Atas Kejahatan Perang

JAKARTA - Komandan militer Rusia serta orang-orang di bagian paling atas Pemerintah Rusia, akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kejahatan perang di Ukraina, kata Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, Kamis.

"Komandan Rusia perlu mengingat bahwa kejahatan perang tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berada di puncak pemerintahan Rusia," kata James Heappey kepada Sky News, seperti mengutip Reuters 10 Maret.

"Mereka berkomitmen sepanjang rantai komando oleh semua yang terlibat dan kekejaman ini sedang diawasi, mereka sedang dikatalogkan dan orang-orang akan dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.

Heappey kemudian mengatakan, Inggris memperlakukan serangan Rusia terhadap rumah sakit bersalin di Mariupol sebagai kejahatan perang.

"Ya tentu saja. Itu, itu, apa yang Anda lihat di layar TV adalah kejahatan perang. Sekarang jelas ada bukti yang harus dikumpulkan untuk membuktikan, itu adalah kejahatan perang dan negara-negara barat bekerja sama untuk memastikan, bukti dikumpulkan dengan cara terbaik sehingga orang dapat dimintai pertanggungjawaban," paparnya, seperti melansir Sky News.

"Mari kita perjelas apa yang dilakukan Putin bukanlah perang yang dilakukan antara dua militer, saat ini dia telah mengepung sejumlah kota Ukraina. Dia mengobarkan perang melawan warga sipil Ukraina," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Zelenskiy menuduh Rusia melakukan 'genosida' setelah pejabat Ukraina mengatakan pesawat Rusia mengebom sebuah rumah sakit anak-anak pada Rabu, mengubur pasien di puing-puing meskipun ada kesepakatan gencatan senjata bagi orang-orang yang melarikan diri dari Mariupol.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengunggah rekaman video dari apa yang dikatakan sebagai rumah sakit, yang menunjukkan lubang di mana jendela seharusnya berada di gedung tiga lantai. Tumpukan besar puing-puing yang membara berserakan di tempat kejadian.

Gubernur wilayah Donetsk mengatakan 17 orang terluka dalam serangan itu. Badan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan sedang mencoba untuk memverifikasi jumlah korban di Mariupol. Insiden itu "menambah keprihatinan mendalam kami tentang penggunaan senjata sembarangan di daerah berpenduduk," tambahnya melalui seorang juru bicara.