JAKARTA - Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal mengeluarkan program bantuan untuk 1,8 juta guru honorer.
Airlangga berujar, skema dari bantuan program kepada guru honorer ini akan mirip dengan program subsidi gaji yang ditujukan kepada karyawan dengan upah kurang dari Rp5 juta per bulan.
"Disampaikan program untuk guru honorer 1,8 juta. Nanti akan dilaksanakan melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud)," katanya, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 18 September.
Saat ini, kata Airlangga, sebagian pegawai honorer juga sudah ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program subsidi gaji Rp600 ribu selama empat bulan. Penyaluran diberikan dua bulan sekali dengan jumlah transfer sebesar Rp1,2 juta. Adapun totalnya Rp2,4 juta.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari 15 juta tenaga kerja calon penerima bantuan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, sekitar 398 ribu adalah tenaga kerja honorer.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji gelombang pertama dan kedua. Budi berharap, hingga akhir September penyaluran subsidi gaji gelombang ketiga hingga kelima bisa terlaksana.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Airlangga Hartarto: Imbas Pandemi, Indonesia Bisa Gantikan China Jadi Tujuan Investasi
16 September 2020, 13:02 -
| BERITA
Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial untuk Pekerja Honorer
14 September 2020, 18:51
"Dan untuk teman-teman tenaga honorer yang 398 ribu ini, nanti akan ada gelombang kedua yang disalurkan di Oktober-November," katanya, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 16 September.
Budi mengatakan, tenaga kerja honorer ini wajib merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang tertulis dalam perturan menteri ketenagakerjaan sebagai syarat penerima bantuan. Menurut Budi, bantuan ini merupakan apresiasi bagi pekerja yang taat terhadap pembayaran iuran.
"Karena memang kami perlu data lengkap sekaligus penghargaan dari pemerintah terhadap pembayaran iuran dan peserta BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #mooryati soedibyoPopuler
Terkait
