JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto dikritik Hardjuno Wiwoho.
Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center ini menilai, Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Jasanya besar bagi bangsa ini.
"Saya kira ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," ujar Hardjuno dalam pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Minggu, 6 Maret.
Hardjuno pun mengecam keputusan pemerintah tersebut karena menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia. "Menghilangkan peran pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius," tegasnya.
Hardjuno mengutip instruksi rahasia 18 Februati 1949 yang dikeluarkan Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng yang memperlihatkan secara jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.
Dalam Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III (Letna Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal 25 Februari 1949 sampai 1 Maret 1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.
Lebih lanjut, Hardjuno kembali menegaskan jasa Soeharto yang saat itu berpangkat sebagai Letkol tidak dapat dipungkiri. Letkol Soeharto saat itu memang merupakan orang yang menjadi kepercayaan Jenderal besar Soedirman untuk melancarkan serangan terhadap Belanda yangmenguasai Yogyakarta.
"Karena itu, saya minta, tidak boleh melupakan sejarah. Pak Harto jasanya besar bagi bangsa ini dan bapak pembangunan nasional," tegas dia.
BACA JUGA:
Terpisah sejarawan Hendi Jo menyebutkan, tidak tercantumnya nama Soeharto dalam Keppres 2/2022 bukan masalah dan tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya sejumlah nama tokoh yang berjasa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 juga tidak tertulis dalam keppres tersebut.
"Tidak masalah, Serangan Umum 1 Maret 1949 itu istilahnya 'proyek keroyokan'. Bukan hanya Pak Soeharto yang berjasa di situ, ada Sri Sultan, ada inisiatornya Pak Dirman, Pak Simatupang, (TB Simatupang) Pak Wiliater Hutagalung, dan banyak sekali perwira-perwira dan para petinggi republik yang berjasa menginisiasi Serangan Umum 1 Maret 1949," kata Hendi kepada VOI, Jumat 4 Maret malam.
Penulis Buku Zaman Perang (2016) itu menjelaskan, dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Soeharto berperan sebagai pelaksana perintah dari Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Hendi bilang, Soeharto hanya berstatus perwira biasa.
"Kenapa Pak Soeharto ada (dalam Serangan Umum 1 Maret 1949)? karena Pak Harto diperintahkan komandannya waktu itu, Bambang Sugeng untuk memimpin pertempuran tersebut. Jadi bukan inisiatif dari Pak Harto, tapi itu inisiatif Bambang Sugeng yang menyerahkan operatornya atau pimpinan operasi ini kepada Pak Harto," tuturnya.
Menurutnya, Bambang Sugeng memiliki peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, tetapi namanya tidak tercantum dalam Keppres 2/2022. Selain itu, kata dia, masih ada sejumlah nama tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam sejarah itu tidak dicantumkan.
"Jadi kalau mau mencantumkan (dalam Keppres 2/2022), cantumkan juga nama Kolonel Bambang Sugeng, TB Simatupang, Wiliater Hutagalung, cantumkan juga nama-nama yang lain," imbuhnya.
