Filipina Tidak akan Menyerah Perjuangkan Kepentingan dan Kedaulatan di Laut China Selatan

JAKARTA - Filipina dan China pada Hari Selasa sepakat tentang perlunya "mengembalikan kepercayaan" dan "membangun kembali keyakinan" untuk mengelola sengketa maritim dengan lebih baik, dengan Manila mengatakan mereka akan bersikap "keras kepala" dalam melindungi kepentingannya di Laut China Selatan.

Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan telah melakukan diskusi "terbuka dan konstruktif" dengan Tiongkok mengenai Laut China Selatan selama putaran kesembilan pembicaraan di bawah Mekanisme Konsultasi Bilateral mereka, yang diselenggarakan oleh Manila.

Pertemuan tingkat tinggi antara pejabat senior kementerian luar negeri tersebut menyusul apa yang digambarkan oleh militer Filipina sebagai tindakan "paling agresif" dalam sejarah terkini oleh Penjaga Pantai China, terhadap kapal-kapalnya selama misi pasokan rutin bulan lalu yang menyebabkan seorang pelaut Filipina terluka parah.

"Ada kemajuan substansial dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengelola situasi di laut, tetapi masih ada perbedaan yang signifikan," kata Departemen Luar Negeri (DFA) dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 2 Juli.

Manila dan Beijing membahas posisi masing-masing terkait Second Thomas Shoal, tempat Filipina mengandaskan kapal perang berkarat yang diawaki oleh sedikit awak, yang ditambatkan pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim kedaulatannya.

Kedua pihak, kata DFA "menegaskan komitmen mereka untuk meredakan ketegangan tanpa mengurangi posisi masing-masing."

"Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi guna menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama atas masalah tersebut," kata DFA.

Filipina dan Tiongkok juga sepakat untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara penjaga pantai mereka dan platform tempat para ilmuwan dapat berkolaborasi.

"Filipina akan gigih dalam melindungi kepentingan dan menegakkan kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksinya di Laut Filipina Barat," kata DFA dalam pernyataannya dengan menggunakan istilah yang digunakan Manila untuk merujuk pada perairan di dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Diketahui, Manila telah berupaya mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas atas klaim maritimnya, dengan mengupayakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara untuk mengadvokasi tatanan berbasis aturan yang mengakui hukum internasional.

Pengadilan Arbitrase Tetap pada tahun 2016 memutuskan, klaim ekspansif China tidak memiliki dasar hukum.

Namun, Negeri Tirai yang menyatakan tindakannya di Laut Cina Selatan sah dan profesional, telah mengatakan mereka tidak menerima klaim atau tindakan apa pun berdasarkan putusan tersebut.