BANDA ACEH - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menetapkan tujuh tersangka dugaan tindak pidana korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp22,3 miliar
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya engatakan penetapan tujuh tersangka tersebut setelah gelar perkara dilaksanakan.
"Dari hasil gelar perkara, tujuh orang tersebut dinilai memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan atau Beasiswa Tahun Anggaran 2017," kata Kombes Winardy dikutip Antara, Rabu, 2 Maret.
Tujuh tersangka tersebut, yakni berinisial SYR selaku Pengguna Anggaran (PA), FZ dan RSL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), FY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta SM, RDJ, dan RK selaku koordinator lapangan beasiswa.
Kombes Winardy mengatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh sudah melaporkan gelar perkara penetapan tersangka tersebut baik ke Bareskrim Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menangani dugaan korupsi beasiswa tersebut sejak beberapa tahun lalu. Total beasiswa tersebut mencapai Rp22,3 miliar yang dialokasikan pada tahun anggaran 2017.
Anggaran beasiswa tersebut ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh. Beasiswa tersebut disalurkan kepada 803 penerima.
Berdasarkan hasil penyidikan, ada 400 mahasiswa berpotensi menjadi tersangka karena mereka menerima beasiswa, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima. Mereka mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa.
BACA JUGA:
Terkait penanganan kasus tersebut, Kombes Winardy mengatakan penyidik Polda Aceh sudah membuka posko pengembalian beasiswa dari mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut.
"Sejak posko dibuka, sudah 54 mahasiswa mengembalikan kerugian negara dengan total Rp713,495 juta. Polda Aceh masih memberi kesempatan bagi mahasiswa yang menerima beasiswa tidak memenuhi syarat untuk mengembalikannya," kata Kombes Winardy.
