KPK Rawan Tangkap Anggota Parpol Jelang Pemilu, Gerindra: Isu Korupsi untuk Serang Lawan Politik Pasti Ada

JAKARTA - Partai Gerindra tak mempermasalahkan adanya fenomena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap sejumlah kepala daerah maupun anggota partai politik menjelang pemilihan umum. Baik, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, sepakat dengan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa desakan untuk lembaga antirasuah membidik tokoh berlatarbelakang parpol dinilai bukan hal yang baru menjelang kontestasi lima tahunan tersebut.

"Saya sepakat dengan Pak Firli bahwa hal tersebut bukan hal baru. Itu fenomena yang wajar karena toh KPK tidak berada di ruang hampa," ujar Habiburokhman kepada VOI, Selasa, 22 Februari.

Menurut jurubicara Gerindra itu, konflik politik yang menyerempet isu korupsi pasti ada dalam pertarungan pemilu. Namun, kata Habiburokhman, aparat penegak hukum maupun KPK masih menjaga integritasnya.

"Terkait kontestasi ataupun perseteruan politik pasti ada pihak-pihak yang ingin menjadikan isu korupsi untuk menyerang lawan politik atau kompetitor. Yang paling penting, kita harus menjaga integritas aparat penegak hukum kita, agar menjalankan kan tugas hanya tegak lurus pada aturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Habiburokhman.

Artinya, tambah Habiburokhman, bukan asal tangkap tanpa dasar hukum yang jelas.

"Semua perkara harus jelas alat buktinya apa saja, serta jangan lupa semua proses dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan dilakukan secara transparan," demikian Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pihaknya kerap didesak untuk menetapkan gubernur maupun tokoh tertentu sebagai tersangka. Namun, desakan semacam ini dinilai bukan hal yang baru menjelang kontestasi lima tahunan tersebut sehingga aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam bertindak.

Firli mengaku belakangan ini kerap muncul desakan agar lembaganya memeriksa gubernur hingga anak pejabat yang popularitasnya tinggi. Desakan ini muncul dari kelompok masyarakat.

"Begitu banyak pendapat dan permintaan agar KPK segera memeriksa beberapa gubernur terkait beberapa kasus di masa lalu dan masa depan, juga memeriksa KKN anak pejabat, dan tokoh-tokoh lain yang memang punya nama dan popularitas, dll," kata Firli dalam unggahan Twitternya @firlibahuri yang dikuti Senin, 21 Februari.

Firli menduga, permintaan ini disisipi kepentingan politik untuk Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, suka tidak suka, KPK rawan dimanfaatkan untuk hal semacam ini.

"Tekanan publik ini terutama di media sosial menurut catatan saya, sangat terkait dengan situasi politik menjelang pemilu 2024," ungkapnya.

Dengan kondisi ini, Firli mengatakan, pihaknya akan berupaya bekerja secara profesional dan transparan. Termasuk tidak sembarangan para tokoh tersebut tanpa mendalami lebih dulu keterangan, bukti, dan alat bukti yang diserahkan oleh masyarakat ke KPK maupun yang ditemukan di proses penyidikan.

"KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapat perhatian," tulis eks Deputi Penindakan KPK itu.

"KPK tentu terus mempelajari dan mendalami, termasuk keterangan, bukti dan alat bukti, baik yg disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta fakta yg ditemukan dalam proses penyelidikan," imbuh Firli.