JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan pengerahan ratusan anggota polisi Polda Jawa Tengah dan TNI di Desa Wadas, Purworejo, Selasa, 8 Februari. Serta terjadinya penangkapan terhadap sejumlah warga usai bentrokan.
"Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, Rabu, 9 Februari.
Menurut anggota Komisi III DPR itu, pengerahan aparat dalam jumlah besar tanpa adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial mengesankan bahwa paradigma berpikir aparatur keamanan dan pemerintahan tentang pembangunan masih seperti jaman Orde Baru.
"Ini kok kayak mengulang cara-cara aparatur keamanan dalam menangani pembangunan Waduk Kedungombo jaman Orde Baru dulu," kata Arsul.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Masyarakat Kaltim Potong Tumpeng Gelar Syukuran Penetapan IKN Nusantara
07 Februari 2022, 22:58 -
| BERITA
Kemendagri Dorong Langkah Antisipasi Dini Potensi Konflik Pemilu 2024
05 Februari 2022, 20:05
Wakil Ketua MPR itu menilai, semestinya mengawal pembangunan yang dilakukan aparatur bukan dengan pengerahan aparat keamanan. Namun lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan informal dengan masyarakat.
Apalagi, kata Arsul, dengan semangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, maka penindakan aparatur dan upaya paksa mestinya dihindarkan.
"Selanjutnya aparat menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan warga namun tetap memperhatikan prokes. Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," tegas Arsul.
Terkait
