MAKASSAR - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melalui website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) mengumumkan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp543 miliar untuk 404 kegiatan proyek infrastruktur pada 2022.
Dinas PU Makassar menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2021 dengan anggaran terbesar.
Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan seluruh bidang di Dinas PU Makassar tengah menyiapkan seluruh dokumen untuk kegiatan.
"Kita sudah melaksanakan rapat dengan Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dalam rangka melakukan review rencana umum pengadaan (RUP)," katanya dikutip Antara, Senin, 7 Februari.
Pada laman website SiRUP, Dinas PU Makassar mengumumkan 48 paket proyek yang disiapkan bisa menelan anggaran mencapai Rp259,8 miliar dari total Rp543 miliar khusus untuk infrastruktur.
Lebih dari setengah anggaran tersebut akan dikucurkan untuk belanja modal bangunan gedung kantor. Total anggarannya mencapai Rp190 miliar.
Selain itu, Dinas PU juga menyiapkan sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan.
BACA JUGA:
Zuhaelsi mengatakan usai dilakukan kajian bersama, RUP Dinas PU Makassar akan diumumkan kembali pada laman SiRUP yang menargetkan pengumuman RUP akan tayang paling lambat pada akhir Februari 2022.
"Paling lambat akhir Februari. Lalu, Maret pelaksanaan tender," ujarnya.
Tahun ini, Dinas PU Makassar mengelola anggaran sebesar Rp897,6 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp195,3 miliar dan belanja modal Rp702,3 miliar.
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Darlis mengatakan, semua bidang di Dinas PU Makassar tengah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dari setiap kegiatan yang direncanakan.
"Saat ini, semua bidang sedang menyiapkan HPS. Setelah itu, paket kegiatan akan diumumkan," kata Darlis.
Menurutnya, pengumuman RUP pada tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Pada 2022 ini, semua RUP yang diumumkan dipastikan akan ditender.
Berbeda dengan tahun lalu, terdapat banyak RUP yang diumumkan, namun kegiatan tersebut batal ditender.
Salah satunya ialah pada pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi jalan kota yakni terdapat 10 paket kegiatan yang direncanakan, namun hanya lima paket kegiatan yang berhasil dilaksanakan.