MEDAN - DPRD Kota Medan meminta unit layanan pengadaan (ULP) pemko Medan mencegah bagi-bagi "kue" di lelang ulang 27 paket proyek pengerjaan infrastruktur tahun ini.
"Jangan sampai ada kesan bagi-bagi 'kue' (proyek, red) Pemkot Medan di tahun awal kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu dikutip Antara, Senin, 27 September.
Ke-27 paket infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan ini, lanjut Burhanuddin, dikhawatirkan bisa ‘asal jadi’ mengingat keterbatasan waktu pengerjaan.
Burhanuddin mengaku, pembatalan proyek infrastruktur tersebut sangat berdampak pada mepetnya waktu pengerjaan di lapangan, karena tahun ini menyisakan sekitar tiga bulan lagi.
"Bahkan yang kita khawatirkan lagi serapan anggaran menjadi minim, dan bakal terjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) APBD 2021," kata Burhanuddin.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Didemo BEM SI Terkait TWK Pegawai KPK, Firli Bahuri Malah ke Jambi
27 September 2021, 12:17 -
| EKONOMI
Jadi Prioritas Nasional, Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur
27 September 2021, 12:12 -
| BERITA
Digadang-gadang Gantikan Azis Syamsuddin di DPR, Adies Kadir: Lodewijk dan Kahar Lebih Pas
27 September 2021, 11:58
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Edy Eka Suranta S Meliala, menduga tender ulang ini akibat koordinasi yang lemah antara DPU Kota Medan dan ULP Pemkot Medan.
"Kurangnya koordinasi Dinas PU dan ULP, sehingga berantakan. Proses tender ulang pasti menyita waktu, kapan lagi pengerjaan. Sebaiknya, ke depan hal itu tidak terjadi lagi," terangnya.
Terkait
