JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat.
Menurut dia, investasi sektor infrastruktur yang dilakukan saat ini merupakan bentuk pembangunan ekonomi nasional, lingkungan, dan sosial untuk bisa terus dirasakan manfaatnya hingga beberapa dekade ke depan.
“Oleh karena itu, sangat penting bahwa ketika kami melakukan investasi infrastruktur, kami melakukannya sesuai kerangka pembangunan berkelanjutan,” ujarnya seperti yang dilansir laman resmi, Senin, 27 September.
Menkeu menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional agar dapat meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar selain juga meningkatkan produktivitas serta daya saing.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp417 triliun untuk infrastruktur pada 2021 yang diharapkan mempercepat pembangunan utamanya di 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” tuturnya.
Bendahara negara itu pun menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan program prioritas nasional ini, seperti mengubah cara berpikir tentang kerjasama dengan sektor swasta yang sering dilihat dari perspektif yang sempit.
BACA JUGA:
“Pemerintah menjamin untuk meyakinkan pihak swasta bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas risiko proyek tertentu. Jaminan ini tentu meningkatkan bankability suatu proyek,” ucap dia.
Lalu, persepsi risiko negara berkembang memerlukan dukungan internasional dari negara maju dan mitra pembangunan internasional.
Adapun yang terakhir adalah penguatan kolaborasi di seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara maju dan berkembang, lembaga keuangan perbankan, serta investor infrastruktur diperlukan untuk menuju pembangunan global yang berkelanjutan.
“Indonesia ingin menarik investasi swasta di bidang infrastruktur, dan ini juga menawarkan peluang besar bagi perusahaan sektor swasta global untuk memperluas pasar mereka,” tutup Menkeu Sri Mulyani.