Tetapkan Anggaran Infrastruktur Rp392 Triliun pada 2023, Sri Mulyani Colek Menteri PUPR Selesaikan Proyek Prioritas Sebelum Kabinet Jokowi Selesai

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas sebelum periode kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai pada 2024 mendatang.

Proyek prioritas yang dimaksud meluputi pembangunan jalan, bandar udara, jalur kereta api, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, dan rumah susun. Termasuk juga infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), palapa ring, hingga akses internet di Papua.

“Untuk infrastruktur prioritas, Pak Bas harus menyelesaikan sebelum masa periode kabinet ini (berakhir),” katanya saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa, 16 Agustus.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa anggaran infrastuktur tahun 2023, angkanya naik menjadi Rp392 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini yang sebesar Rp363 triliun. Namun, lebih rendah dari tahun 2021.

“Tetapi 2021 itu tidak biasa, karena Pak Bas melakukan peluncuran yang cukup banyak dari 2020. Jadi kalau apple to apple sebetulnya tahun depan belanja infrastruktur itu masih relatif lebih tinggi dalam empat tahun terakhir. Ini termasuk untuk infrastruktur TIK, jalan, jembatan dan IKN termasuk di dalam sini,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Sri Mulyani juga meminta agar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera dikonsolidasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Dalam hal ini Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian Perhubungan, BKPM hingga Polri.

Pembangunan yang dimaksud di antaranya meliputi pembangunan sarana dan prasarana; standar LHK; pengamanan; pembuatan peta peluang investasi proyek prioritas strategis dan promosi kegiatan di kawasan IKN.

“Beberapa untuk segera dikonsentrasikan untuk IKN secara terukur,” katanya.