Mahfud MD: Pilkada Langsung Atau DPRD, Sama-sama Ada Politik Uang
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto via Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Politik uang kembali bergema ketika pemilihan kepala daerah dimulai. Setiap ada pesta demokrasi, isu politik uang memang tak pernah selesai. Soal politik uang di Pilkada 2020 kali ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud bilang, apapun bentuk penyelenggaraannya, baik Pilkada langsung dipilih oleh rakyat maupun anggota DPRD, semuanya berpotensi terjadi politik uang. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam webinar bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal' yang digelar MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu, 6 September seperti dilansir dari Antara.

Potensi terjadinya politik uang dalam pilkada tetap ada. Cuma, model terjadinya politik uang berbeda modelnya saja.
 
"Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari," kata Mahfud MD.
 
"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botoh-botoh, pada rakyat pakai amplop satu-satu," sambung dia lagi.



Mahfud MD sempat bercerita pengalamannya kala menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi saat menangani sebuah gugatan pilkada. Dia menemukan kecurangan dalam pilkada bahkan tergolong luar biasa. Mulai dari penggunaan dana pemerintah oleh petahana di masa lalu, hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas.

"Kalau nggak salah ada 12 jenis pelanggaran pilkada mulai dari pidana sampai administratif," katanya lagi.
 
Menurutnya, karena hal itu pada waktu itu memang ada pemikiran soal kemaslahatan, sehingga tercetus pilkada sebaiknya kembali ke DPRD.

Namun setelah itu, dalam prosesnya Indonesia memilih, pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat bukan DPRD, dengan pertimbangan sejumlah hal-hal positif yang didapat dari sistem tersebut.
 
"Jadi itu sudah final secara hukum itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung, karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah, perdebatan sudah selesai," ujarnya pula.