JAKARTA - Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi yang terjadi di perbatasan Ukraina dengan Rusia, serta memastikan kondisi keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Ukraina.
Kondisi di perbatasan Ukraina dengan Rusia menegang beberapa waktu terakhir, seiring dengan pengerahan militer serta persenjataan ke wilayah tersebut, melibatkan NATO dan AS yang mengkhawatirkan invasi Moskow.
Terbaru, Amerika Serikat (AS) akan mengirim hampir 3.000 tentara tambahan ke Polandia dan Rumania untuk memperkuat sekutu NATO Eropa Timur, dalam menghadapi apa yang digambarkan Washington sebagai ancaman Rusia untuk menyerang Ukraina, kata pejabat AS, Rabu.
Terkait dengan kondisi WNI di Ukraina, Kementerian Luar Negeri mengatakan kondisi mereka aman dan selalu dalam pantauan KBRI Kyiv. Kondisi di Ibukota Ukraina juga disebutkan sejauh ini normal seperti biasanya.
"Tercatat ada 131 WNI di Ukraina yang tersebar di beberapa kota. Yang terbanyak berada di Kyiv 78 orang. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi di negara tersebut," terang Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia Judha Nugraha dalam keterangan pers virtual, Kamis 3 Februari.
"Kami akan selalu memonitor situasi yang ada dan kami juga sudah membangun rencana kontingensi jika terjadi eskalasi di Ukraina," sambung Judha.
Lebih jauh ia menjelaskan, rencana kontingensi ini sesuai dengan Permenlu No.5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, di mana tiap-tiap kantor Perwakilan Republik Indonesia menyiapkan rencana kontingensi.
BACA JUGA:
Rencana kontingensi ini terdiri dari tiga tahap, darurat 3, darurat 2 dan darurat 1 dengan parameter masing-masing langkahnya sudah ditetapkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
"KBRI bekerja dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di negara-negara dekat Ukraina untuk rencana kontingensi jika ada eskalasi," tandasnya.
Judha membenarkan, KBRI Kyiv yang juga merangkap untuk Armenia dan Georgia telah mengeluarkan imbauan agar WNI yang ada di sana melaporkan diri ke KBRI, sebagai pemutakhiran data sekaligus menjaga komunikasi.
Terkait
