Gunakan Rompi Oranye KPK, Eks Dirjen Kemendagri: Saya Hormati Proses Hukum

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan eks Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto. Ardian ditahan terkait dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Sebelum dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih, Ardian mengaku siap mengikuti proses hukum yang tengah berjalan.

"Saya hormati proses hukum saja ya," kata Ardian sebelum masuk ke dalam mobil tahanan, Rabu, 2 Februari.

Tak ada hal lain yang dia sampaikan. Ardian memilih langsung masuk ke dalam mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK.

Ardian sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Januari lalu. Hanya saja, dia saat itu tidak ditahan karena sedang sakit.

Sebelumnya, Ardian ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Mereka adalah Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur yang juga sudah sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar.

Dia diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Ada pun pemberian uang yang dilakukan oleh Andi Merya Nur disampaikan melalui Laode M Syukur.

Dari uang Rp2 miliar itu, Ardian menerima uang Rp1,5 miliar sementara Laode M Syukur menerima Rp500 juta.

Atas perbuatannya, Ardian sebagai tersangka penerima suap bersama Laode M Syukur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Andi selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.