JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari menegaskan partainya tidak mengampanyekan atau mengarahkan para pemilih di Kota Surakarta untuk menjadi golongan putih (golput). PKS juga tidak meminta kadernya untuk tidak menggunakan hak suara.
PKS dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada serentak 2020 memutuskan tidak mendukung dua bakal pasangan calon di Pilkada Solo. Tapi keputusan ini menurut Ahmad bukan sebagai ajakan terhadap pemilih dan kader untuk golput.
"Perlu dibedakan bahwa abstain itu sikap partai yang tidak ikut mengusung calon mana pun. Sedangkan golput itu sikap pemilih," kata Ahmad kepada wartawan, Rabu, 2 September.
Dia mengatakan, partainya juga tidak akan menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka sebab hal ini bertentangan dengan aturan yang ada. "Kami tentu tidak akan mengampanyekan atau mengarahkan untuk golput bahkan terhadap kader sendiri," tegasnya.
Meski begitu, Ahmad tak bisa menjamin kadernya nantinya akan memilih salah satu dari dua calon yang berlaga di kota tersebut. "Kader PKS pasti memahami dan dapat menerjemahkan makna dari sikap abstain PKS tersebut," ungkapnya.
"Jika hingga akhir masa pendaftaran belum ada calon yang kami usung, maka PKS abstain dan tidak mengarahkan kader untuk memilih calon-calon yang ada," imbuhnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman telah menyatakan partai besutannya itu abstain di Pilwalkot Solo. Keputusan abstain di Pilkada Solo diambil karena upaya DPD PKS Solo mencari kandidat penantang Gibran-Teguh Prakosa menemui jalan buntu.
“Sampai hari ini dari DPD Kota Solo mereka mengatakan mereka berikhtiar menghadirkan calon lain. Tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan, mereka menyimpulkan menginginkan abstain tidak mengusung salah satu dari antara dua (calon) yang bertarung nanti,” kata Sohibul dalam jumpa pers di DPP PKS yang disiarkan lewat YouTube PKSTV, Sabtu, 29 Agustus.
Alasan atas keputusan DPD PKS Solo untuk abstain di Pilkada 2020 ini diterima DPP PKS. PKS Solo menurut Sohibul sudah berkomunikasi dengan sejumlah parpol, namun tak bisa menggandeng koalisi.
Sementara di dalam Pilkada serentak 2020, PKS memberikan dukungan atau mengusung calon di 230 daerah. PKS menargetkan kemenangan 60 persen dari total daerah di mana PKS berpartisipasi mengusung atau mendukung calon. Sohibul menyebut komunikasi politik di pilkada serentak ini paling banyak dilakukan dengan NasDem.
“Dalam komunikasi politik dalam penjajakan koalisi, saya sebagai pimpinan partai berkomunikasi dengan parpol lain. Saya berani mengatakan, saya paling banyak berkomunikasi dengan NasDem, bisa jadi tidak komunikasi DPP tapi terjadi koalisi di bawah. Frekuensi komunikasi saya paling banyak dengan NasDem setelahnya Demokrat,” ujar Sohibul.