JAKARTA - Presiden Armenia Armen Sarkissian mengajukan pengunduran dirinya pada Hari Minggu, mengatakan dia yakin konstitusi negara tidak memberinya kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi peristiwa.
Sarkissian, yang menduduki kursi presiden sejak 2018, berselisih dengan Perdana Menteri Nikol Pashinyan tahun lalu terkait sejumlah masalah, termasuk pemecatan kepala angkatan bersenjata. Peran perdana menteri dipandang lebih kuat daripada presiden.
"Saya sudah berpikir lama, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik setelah bekerja aktif selama sekitar empat tahun," ujar Sarkissian dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi presiden 24 Januari, seperti mengutip Reuters.
"Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, mengapa Presiden gagal mempengaruhi peristiwa politik yang membawa kita ke krisis nasional saat ini? Alasannya jelas lagi, kurangnya alat yang tepat, Konstitusi. Akar dari beberapa potensi kita masalah tersembunyi dalam Hukum Dasar saat ini," sambungnya.
Pada referendum pada Bulan Desember 2015, Armenia menjadi republik parlementer, sementara kekuasaan presiden secara signifikan dibatasi.
Terkait dengan pengunduran dirinya, Presdein Sarkissian dalam pernyataannya tidak secara langsung merujuk pada peristiwa atau isu tertentu.
Armenia menyetujui gencatan senjata dengan Azerbaijan November lalu di perbatasan mereka, setelah Rusia mendesak kedua negara untuk mundur dari konfrontasi, menyusul bentrokan paling mematikan sejak perang enam minggu pada tahun 2020 ketika Moskow juga menengahi kesepakatan damai untuk mengakhiri permusuhan.
BACA JUGA:
Perdana Menteri Pashinyan sejak itu berada di bawah tekanan, dengan protes jalanan reguler menuntut dia mundur karena persyaratan perjanjian damai. Di bawah kesepakatan 2020 yang ditengahi oleh Rusia, Azerbaijan mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang telah hilang selama perang di awal 1990-an.
Untuk diketahui, Armenia memisahkan diri dari Uni Soviet pada tahun 1991 tetapi tetap bergantung pada Rusia untuk bantuan dan investasi. Banyak orang Armenia menuduh pemerintah melakukan korupsi dan salah menangani ekonomi yang telah berjuang untuk mengatasi warisan perencanaan pusat.
