JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu memperkirakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan utang negara lebih dari Rp7 ribu triliun. Pasalnya, menurut Syaikhu, utang Pemerintah per September 2021 telah mencapai angka sangat besar yakni Rp6.711 triliun.
Dia menyebut bahwa para ahli ekonomi sudah menaksir Pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti.
"Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari Rp7 ribu triliun," ujar Syaikhu dalam keterangannya yang dikutip Jumat, 31 Desember.
Syaikhu menuturkan, utang negara yang fantastis itu akan ditanggung presiden selanjutnya dan bakal berpengaruh terhadap pembangunan nasional.
"Siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang," katanya.
BACA JUGA:
Syaikhu lantas menyinggung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap mengingatkan jika kondisi utang negara semakin rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional.
"Risiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah," tegas Syaikhu.
Menurut Syaikhu, masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antargenerasi. Utang negara yang semakin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang.
"Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal. Generasi terdahulu yang berhutang namun yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang," demikian Syaikhu.