JAKARTA - Retno LP Marsudi memberikan kesan tersendiri bagi China karena berhasil menahbiskan dirinya sebagai menteri luar negeri pertama yang melakukan kunjungan ke negara ekonomi terbesar kedua di dunia di tengah pandemi COVID-19.
Tentu saja China pantas berbangga dan merasa terhormat atas kehadiran Menlu Retno yang pada saat itu datang bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pasalnya, saat ini China masih sibuk memerangi gelombang lanjutan COVID-19.
"Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah menteri luar negeri pertama yang akan diterima China saat pengendalian virus sedang dilakukan secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa China dan Indonesia sama-sama mementingkan hubungan bilateral," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) dilansir dari Antara, Sabtu, 22 Agustus.
Dewan Pemerintahan yang merangkap Menlu China Wang Yi beserta jajaran dalam menyambut kedatangan koleganya itu terbilang istimewa karena dilakukan di Sanya, Ibu Kota Provinsi Hainan.
BACA JUGA:
Hainan, pulau eksotis beriklim tropis di sebelah selatan daratan China yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Guangdong itu sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur agar nantinya menjadi objek wisata yang sejajar dengan Bali.
Kunjungan Menlu dan Menteri BUMN juga sangat strategis mengingat tahun ini merupakan tahun ke-70 hubungan diplomatik Indonesia-China.
"Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara China dan Indonesia telah menghadirkan peluang peningkatan baru dalam hubungan bilateral. China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan konsensus antara kedua kepala negara. Memerangi pandemi dan melaksanakan pembangunan merupakan dua hal utama," ujar Zhao.
Menurut dia, di bawah arahan strategis kedua kepala negara, hubungan China-Indonesia telah mencapai perkembangan yang sangat pesat.
"Secara khusus, kami mencapai hasil yang nyata dalam kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) dan kemajuan dalam mengerjakan proyek-proyek andalan, seperti jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional," kata diplomat karier tersebut.
Beberapa kesepakatan pun berhasil dicapai dalam pertemuan antarmenteri pada Kamis itu.
Mulai dari kerja sama pendampingan hukum timbal balik untuk mengatasi dugaan penyiksaan dan perdagangan manusia dalam kasus yang menyangkut anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapan-kapal penangkap ikan milik perusahaan atau individu di China, pengaturan jalur cepat pergerakan warga kedua negara dalam kaitannya dengan pencegahan COVID-19, rantai pasokan industri, dan pemulihan ekonomi hingga kesanggupan China dalam hal ini Sinovac memprioritaskan Indonesia dalam distribus vaksin COVID-19.
Sayangnya, Isu Laut China Selatan (LCS) yang saat ini sedang memanas tidak masuk dalam poin pembahasan tersebut.