Perintahkan Penyelidikan Pembunuhan 35 Warga Sipil Myanmar oleh Militer, Wakil Sekjen PBB: Saya Mengutuk Insiden Ini
Kendaraan yang dibakar oleh tentara rezim militer Myanmar. (Sumber: The Karenni Nationalities Defence Force (KNDF) via Myanmar Now)

Bagikan:

JAKARTA - Seorang pejabat senior PBB mengatakan dia ngeri dengan laporan pembunuhan sedikitnya 35 warga sipil di Myanmar, meminta pihak berwenang untuk menyelidiki insiden yang dituduhkan aktivis oposisi dilakukan oleh aparat rezim militer.

Militer yang berkuasa belum mengomentari insiden di dekat Desa Mo So, Negara Bagian Kayah pada Hari Jumat, dengan juru bicara junta Zaw Min Tun tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Media pemerintah melaporkan tentara telah menembak dan membunuh sejumlah 'teroris dengan senjata' yang tidak ditentukan dari pasukan yang memerangi pemerintah militer. Media pemerintah tidak mengatakan apa-apa tentang korban sipil.

Terkait hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths mengatakan laporan pembunuhan warga sipil, termasuk setidaknya satu anak, dapat dipercaya.

"Saya mengutuk insiden menyedihkan ini dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri, yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional," katanya dalam sebuah pernyataan, mengutip Reuters 27 Desember.

Griffiths menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan, sehingga para pelaku dapat dibawa ke pengadilan dan menyerukan perlindungan warga sipil.

Warga dan kelompok hak asasi manusia yang bekerja di daerah itu mengatakan, tentara telah membunuh warga sipil. Foto-foto yang diunggah oleh kelompok hak asasi menunjukkan tubuh hangus, beberapa di belakang truk yang terbakar.

Untuk diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer pada 1 Februari menggulingkan pemerintah terpilih, di bawah pemenang Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Lebih dari 1.300 orang telah tewas dalam tindakan keras terhadap protes dan lebih dari 11.000 telah dipenjara, menurut penghitungan oleh kelompok hak-hak Asosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik (AAPP). Sementara, rezim militer membantah jumlah korban tewas kelompok itu.

Untuk diketahui, sejumlah penentang militer telah mengangkat senjata, beberapa bergabung dengan gerilyawan etnis minoritas yang telah bertahun-tahun memerangi pemerintah untuk penentuan nasib sendiri di berbagai bagian negara, termasuk Negara Bagian Kayah di timur.

Sementara, kelompok bantuan Save the Children mengatakan dua pekerjanya, yang melakukan perjalanan ke desa asal mereka untuk liburan akhir tahun, hilang dalam serangan itu. Ini menangguhkan operasi di Negara Bagian Kayah dan bagian dari Negara Bagian Karen yang berdekatan dan wilayah Magway.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus menyatukan situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan tautan ini.