Komisi VIII DPR: Penundaan Umrah Berat Bagi Pemerintah, Pahit Bagi Jemaah

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro menyambut baik penundaan pemberangkatan perdana umrah yang sedianya akan diberangkatkan 23 Desember 2021 menjadi awal tahun 2022.

Menurutnya, keputusan tersebut sudah tepat di tengah merebaknya COVID-19 varian Omicron di beberapa negara. Terlebih, di Indonesia sudah terdeteksi ada beberapa kasus yang dilaporkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Keputusan ini tentu berat bagi Pemerintah, dan pahit bagi calon jemaah serta stakeholder terkait. Namun keputusan ini tentu tidak muncul tiba-tiba," ujar Nurhuda dalam keterangannya kepada VOI, Minggu, 19 Desember.

Sebelumnya, lanjut anggota Fraksi PKB itu, pemerintah sudah melarang pejabat negara di berbagai tingkatan untuk kunjungan ke luar negeri. Sedangkan masyarakat sifatnya masih imbauan, karena varian Omicron sudah masuk di Indonesia.

"Sehingga Pemerintah masih membolehkan ibadah umrah yang akan diberangkatkan perdana pada 23 Desember 2021 setelah hampir dua tahun tidak ada pemberangkatan," ungkap Nurhuda.

Nurhuda mengajak masyarakat terutama 60.000 calon jemaah yang siap diberangkatkan untuk bersabar menerima keputusan ini. Keadaan ini, menurutnya, demi keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.

"Apalagi menurut Kementerian Kesehatan, varian Omicron ini memiliki karakter yang penularannya lebih cepat ketimbang varian sebelumnya," jelas Nurhuda.

Legislator Jawa Tengah itu mengakui Kementerian Kesehatan memang belum menemukan kasus kematian dari varian Omicron yang terdeteksi di Indonesia. Namun kata Nurhuda, langkah antisipatif sangat penting untuk dilakukan agar jangan sampai kejadian pada varian Delta terulang kembali.

"Kita harus mengaca pengalaman kemarin dalam menangani pandemi yang terus berubah-ubah kebijakan, yang mana telah menghancurkan bukan hanya segi kesehatan, tapi hampir seluruh sendiri kehidupan," katanya.

Sekretaris Lembaga Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdoa agar pandemi ini segera berakhir.

"Pemerintah juga harus melakukan langkah antisipatif sedini mungkin untuk menghambat laju penularan varian Omicron. Saya mendengar Pemerintah sudah menangani secara khusus pasien yang tertular Omicron agar tidak menular ke yang lain," demikian Nurhuda.

Sebagaimana diketahui, pemberangkatan umrah akan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021. Namun Kementerian Agama menyampaikan keputusan menunda kembali usai adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.

Hal ini juga telah dibahas dalam rapat Kementerian Agama dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).