Erick Thohir akan Gabungkan Data PLN dan Telkom untuk Permudah Penyaluran Bansos

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menggabungkan data milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Telkom (Persero) Tbk. Rencana itu dilakukan untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Penggabungan data kedua perusahaan BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran bantuan dari pemerintah. Sehingga, ketika terjadi outbreak seperti saat ini, otoritas tidak lagi memerlukan proses panjang dalam penyaluran bansos.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan, proses panjang penyaluran bantuan sangat rentan dikorupsi. Sehingga, penggabungan data tersebut menjadi solusi yang dapat membantu masyarakat lebih cepat menerima bantuan.

"Ke depan kami ingin menggabungkan data PLN dan Telkom supaya tadi kalau ada bantuan langsung mengena kepada rakyat, tidak menjalar panjang yang akhirnya rentan untuk korupsi. Ini kita enggak mau suudzon, tapi kita berupaya untuk menjaga dengan baik," katanya, dalam diskusi virtual, Minggu, 16 Agustus.

Erick juga mengatakan, saat ini pihaknya sedang menggabungkan data Pegadaian, BRI, dan PNM untuk menyalurkan kredit Ultra Mikro (UMi) atau bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk lainnya. "Supaya nanti kalau kita bicara ukuran mikro atau datanya sudah solid. Tidak seperti sekarang tebak-tebakan data," tuturnya.

Lebih lanjut, Erick mencontohkan, saat ini dalam rangka penyaluran bantuan kepada UMKM dalam bentuk hibah sebesar Rp2,4 juta, pemerintah menggunakan data yang dimiliki perusahaan-perusahaan BUMN, yakni BRI dan PNM. "Kita memang sangat mendukung dengan infrastruktur kita."

"Contoh saja ketika bicara hibah untuk ultra mikro itu yang terbesar memakai data perusahaan BUMN dari Bank Rakyat Indonesia dan juga PNM dari situ saja kontribusinya kurang lebih sudah 7 juta."

Pemerintah menyatakan program dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT) produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM) berlaku bagi semua sektor. Cara dan syarat UMKM dapat BLT Rp 2,4 juta sudah ditetapkan.

Bantuan ini bertujuan agar ada penyebaran yang proporsional terkait stimulus pemulihan ekonomi. Seperti diketahui pemerintah menyasar 12 juta pelaku UMKM untuk menerima bantuan Rp 2,4 juta ini. Bantuan tersebut akan diberikan dimulai pada tanggal 17 Agustus.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan besaran bantuan uang tunai ini akan diberikan secara bertahap. Dalam waktu dekat ini pemerintah akan menyasar 1 juta UMKM terlebih dahulu sebagai penerima bantuan pemerintah.

Hal itu akan terus dilakukan hingga semua pelaku UMKM yang terdaftar bisa mendapatkannya. Budi juga mengingatkan, dana yang diberikan pemerintah ini bisa digunakan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari tapi bisa digunakan untuk modal berusaha.