Erick Thohir: Tak Ada Niat Monopoli dalam Penggabungan BUMN Pariwisata dan Penerbangan

JAKARTA - Pandemi COVID-19 membuat semua sektor terdampak. Tak terkecuali pariwisata. Untuk mengatasinya pemerintah berencana menggabungkan BUMN penerbangan dengan pariwisata. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menolak langkah ini disebut monopoli.

Menurut Erick Thohir, langkah ini adalah salah satu upaya mempersiapkan BUMN memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Kata Erick, suka tak suka, pandemi memaksa perubahan.

Erick mengatakan, dalam transformasi, ada tiga hal terpenting yang harus dilakukan. Salah satunya adalah memperbaiki model bisnis BUMN dan menggabungkannya dengan sektor pendukung.

"Ini kita coba lakukan value chain. Supply chain. Contoh, kemarin saja, misalnya. Dalam klaster yang sudah disetujui Bapak Presiden, kita menggabungkan daripada industri turis dan pendukungnya, di mana Angkasa Pura I dan II, Garuda, Citilink, Hotel Indonesia dengan kawasan wisata, seperti Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Hotel Indonesia, bahkan Sarinah," katanya, dalam diskusi virtual, Minggu, 16 Agustus.

Menurut Erick, mengabungkan BUMN penerbangan dengan maskapai dan tempat wisata ke dalam satu payung adalah cara pemerintah meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara tetangga. "Bukan kita mau memonopoli. Tetapi bagaimana memudahkan service-nya."

"Apalagi nanti didukung teknologi. Karena itu, dengan sistem yang tadi kita coba gabungkan, akan ada nilai kompetitif yang lebih baik untuk bangsa kita bersaing dengan Thailand, Singapura, Malaysia dan lain lain."

Lebih lanjut, Erick mengatakan, pemerintah juga membangun infrastruktur untuk menarik turis datang ke Indonesia. Salah satunya, membangun Teluk Benoa. Kata Erick, pemerintah ingin mengembangkan pariwisata maritim.

Menurut Erick, dengan pembangunan Teluk Benoa ini diharapkan turis mancanegara maupun domestik dapat mengunjungi daerah pariwisata Labuan Bajo hingga Raja Ampat. Hal ini juga untuk mendorong pengembangan pariwisata.

"Seperti kemarin, Labuan Benoa. Karena kenapa? Bali sudah terkenal dengan turis daratnya. Tapi, bagaimana dengan maritimnya? Siapa tahu bisa menyambung dari Bali, melalui Benoa, bisa ke Labuan Bajo, Raja Ampat, bahkan ke Manado. Ini kita coba memanfaatkan itu."

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021 menyampaikan, pemerintah menganggarkan Rp14,4 triliun untuk pembangunan pariwisata pada 2021. Hal itu dilakukan guna mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.

Jokowi menyampaikan kebijakan pembangunan pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi prioritas hingga peningkatan promosi dan keterlibatan swasta. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembangunan Pelabuhan Teluk Benoa di Bali sebagai cara mendorong pariwisata sekaligus perekonomian maritim.

BUMN yang ditugaskan untuk membangun pelabuhan tersebut adalah Pelindo III. Pelindo III mendapatkan alokasi dana PMN sebesar Rp1,2 triliun.

Erick menyebut BUMN lain yang juga mendapat tugas mengembangkan pariwisata adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). Alokasi dana PMN untuk ITDC sebesar Rp500 miliar.