Merger Damri dan PPD Dapat Restu Jokowi, Menteri BUMN: Langkah Terbaik Agar Bisnis Kedua Perusahaan Tidak Tumpang Tindih

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan restu kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyatukan dua BUMN angkutan umum, yakni Perusahaan Umum (Perum) Damri dan Perum PPD. Penggabungan ini didorong Kementerian BUMN untuk menyehatkan kedua perusahaan tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, penggabungan atau merger kedua perum ini merupakan aksi korporasi yang didasari oleh kondisi bisnis keduanya yang ekuivalen.

Menurut Erick, penyatuan kedua perusahaan ini menjadi langkah terbaik agar tidak tumpang tindih. Sebab, kedua perum tersebut memiliki fokus bisnis yang sama.

“Kebetulan keduanya terdampak oleh Pandemi COVID-19. Penggabungannya nanti lebih memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 27 Desember.

Erick meyakini, penggabungan tersebut akan memperkuat kondisi perusahaan. Perusahaan hasil penggabungannya nanti dapat lebih fokus pada upaya maksimal untuk meningkatkan kinerja dan perluasan pasar ke depan.

Sebelumnya, melalui Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Kementerian BUMN mengusulkan agar Damri mendapat Penyertaaan Modal Negara (PMN) pada 2023 sebesar Rp870 miliar.

Nantinya, Damri akan menjalankan penugasan dan pengembangan usaha dalam penyediaan armada untuk jalur perintis, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service, serta untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

“Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, seperti di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan melakukan konversi seluruh busnya jadi bus listrik,” ujar Kartika.

Adapun penggabungan Damri dan PPD tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Menteri BUMN Erick Thohir memprakarsai Peraturan Pemerintah untuk penggabungan Perum Damri dan Perum PPD.

“Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian diatur dalam Keputusan Presiden tersebut.