Menteri BUMN Erick Thohir: Anak Korban Terdampak Bencana Semeru Bakal Dapat Beasiswa

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan anak yang orang tuanya meninggal sehingga menjadi yatim atau piatu karena bencana awan panas guguran Gunung Semeru akan mendapatkan beasiswa dari Yayasan BUMN.

"Kami ikut prihatin anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena bencana Semeru dan mereka akan mendapatkan beasiswa," kata Erick saat mengunjungi pengungsi terdampak bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilansir Antara, Minggu, 12 Desember.

Menurutnya, anak-anak harus tetap kembali ke sekolah untuk masa depannya sehingga Kementerian BUMN memberikan bantuan sebanyak 2.500 alat sekolah kepada anak-anak yang terdampak bencana Gunung Semeru.

"Saya minta pihak Yayasan BUMN menghimpun data untuk memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu yang terdampak bencana Semeru karena program jangka panjang untuk pendidikan sangat penting bagi mereka," tuturnya.

Ia mengatakan kunjungannya ke Kabupaten Lumajang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang sempat meninjau lokasi terdampak awan panas guguran di lereng Gunung Semeru beberapa hari lalu.

"BUMN juga akan membangun sarana mandi cuci kakus (MCK) dan sudah disurvei lokasinya, kemudian realisasi rumah juga menjadi bagian dari instruksi Bapak Presiden, sehingga kami akan menindaklanjuti sesuai arahan Presiden," katanya.

Erick menilai bantuan bahan pokok dan pangan untuk warga terdampak bencana Gunung Semeru sudah berlimpah, sehingga pihak BUMN fokus untuk bantuan jangka panjang seperti pendidikan.

Selain memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana Gunung Semeru, Erick Thohir ditemani Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati juga berkunjung ke lokasi Perhutani yang akan dijadikan tempat relokasi dan permukiman baru bagi masyarakat yang terdampak bencana Semeru.

Terkait dengan relokasi rumah warga, Erick mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, namun sesuai dengan proses administrasi maka pihaknya bersama KLHK menunggu surat dari Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.