Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing, China: AS, Inggris dan Australia Harus Membayar Tindakan Keliru!

JAKARTA - Australia, Inggris dan Amerika Serikat akan membayar harga untuk 'tindakan keliru' mereka, setelah memutuskan untuk tidak mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin 2022 pada Februari di Beijing, kata Kementerian Luar Negeri China, Kamis.

Amerika Serikat adalah yang pertama mengumumkan boikot politik, dengan mengatakan pada Hari Senin, pejabat pemerintahnya tidak akan menghadiri Olimpiade tersebut, karena 'kekejaman' hak asasi manusia China, beberapa minggu setelah pembicaraan yang bertujuan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia.

"Amerika Serikat, Inggris dan Australia telah menggunakan platform Olimpiade untuk manipulasi politik," kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengutip Reuters 9 Desember.

"Mereka harus membayar harga untuk tindakan keliru mereka," tegasnya dalam konferensi pers reguler.

Hubungan antara Beijing dan Washington memburuk tajam di bawah mantan Presiden AS Donald Trump dan pemerintahan Biden telah mempertahankan tekanan pada China.

Ketidaksepakatan berpusat pada berbagai masalah termasuk perdagangan, asal-usul virus corona, dan klaim maritim China di Laut China Selatan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan sebelumnya, keputusannya untuk tidak mengirim pejabat ke Olimpiade dibuat karena perjuangannya untuk membuka kembali saluran diplomatik dengan China, untuk membahas hak asasi manusia di wilayah barat jauh Xinjiang dan langkah China untuk memblokir impor Australia.

Sementara, China telah membantah melakukan kesalahan di Xinjiang, rumah bagi minoritas Muslim Uighur, mengatakan tuduhan pelanggaran hak itu dibuat-buat.

Pada Hari Rabu, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang, karena kekhawatiran tentang kerja paksa, salah satu dari tiga tindakan yang sangat didukung ketika Washington menolak perlakuan Beijing terhadap komunitas Uighur.

"China dengan tegas menentang ini. Amerika Serikat mempraktikkan unilateralisme, proteksionisme dan menindas China atas nama hak asasi manusia," tukas Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan China, merujuk pada tindakan AS.

"Amerika Serikat harus segera menghentikan kesalahannya. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah China," tandas Gao dalam konferensi pers reguler.

Untuk diketahui, pendirian AS akan sangat merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen kedua negara, memperburuk ketegangan rantai pasokan global dan membebani pemulihan ekonomi global, Gao memperingatkan.

Sementara, DPR AS mendukung "Uighur Forced Labor Prevention Act" dengan suara 428-1. Untuk menjadi undang-undang, itu juga harus melewati Senat dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.