JAKARTA - Ketua PDI Perjuangan Medan Johor, Gumana Lubis tetap menegaskan loyal ke Akhyar Nasution. Akhyar dinilai mumpuni, sedangkan Bobby Nasution yang diusung PDIP dianggap pendatang baru.
“Bobby mohon maaf, belum masak (matang) benar. Dia mendaftarkan diri (kader PDIP) saat mau Pilkada. Kami merasa seolah-olah pendatang baru kok gampang saja. PDIP itu punya banyak potensi (kader),” kata Gumana dihubungi VOI, Kamis, 13 Agustus malam.
Mengenai dukungannya ke Akhyar Nasution yang disoal DPD PDIP Sumut, Gumana tak mau ambil pusing. Baginya, aspirasi kader akar rumput seharusnya menjadi pertimbangan bagi DPP untuk memutuskan bakal calon kepala daerah.
“PDIP itu partai demokrasi, partai akar rumput, seharusnya menampung aspirasi dari bawah ke atas. Jenjang aspirasi untuk mencalonkan wali kota tidak dilaksanakan,” katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Aulia Rachman Pendamping Bobby Nasution Soroti Nasib Ojol dan Pedagang di Medan
13 Agustus 2020, 13:48 -
| BERITA
PDIP Ingatkan Ketua PAC Medan Johor yang Bermanuver Lawan Keputusan Mega
13 Agustus 2020, 06:12
Soal ‘kenekatannya’ melawan keputusan Megawati di Pilkada Medan, Gumana mengaku belum mendapat teguran. Gumana menegaskan hanya ingin kader terbaik yang diusung di Pilkada Medan.
“Kalau keputusan DPP tidak sesuai maka kader menolak,” kata Gumana yang mengawali karir kepengurusannya sebagai sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) di Medan sejak tahun 1998 ini.
Tindakan Gumana melawan Megawati jadi sorotan Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya. Aswan mengatakan semua kader apalagi pimpinan partai di tingkatan masing-masing wajib mengawal keputusan DPP PDIP. Bila tidak, kader itu dianggap indisipliner.
“Yang tidak memperjuangkan keputusan DPP PDI Perjuangan dan tidak bersedia mengawal, menjaga dan memenangkan paslon yang direkomendasikan DPP, maka terkategori telah melakukan tindakan indisipliner, tentunya pimpinan partai akan mengevaluasinya,” kata Aswan, Rabu, 12 Agustus.
Dia meminta seluruh kader partai memperhatikan kepentingan partai secara nasional. Kader dan pengurus diminta melepaskan ego kepentingan pribadi.
“Bila hal ini pun tidak dipahami dan diterima maka sebaiknya kader tersebut mengembalikan KTA (kartu tanda anggota),” tegas Aswan.
