PDIP ke Pro Akhyar: Yang Menentang Megawati Disanksi sesuai Tingkat Perlawanan

JAKARTA - Barisan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan loyalis Akhyar Nasution dipecat dari jabatannya. PDIP menegaskan sanksi tegas bagi kader yang melawan keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

“Setiap kader yang menentang keputusan pimpinan partai apalagi keputusan tersebut atas nama ketua umum maka tentunya kader tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat perlawanannya masing-masing,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, Selasa, 1 September. 

Sanksi ini kemudian diberlakukan bagi para ketua PAC PDIP wilayah Medan. Mereka yang ikut aksi turun ke jalan menolak pencalonan Bobby Nasution-Aulia Rachman dipecat dari jabatannya. 

“Ketua PAC Medan Johor, Gumana Lubis, Ketua PAC Medan Perjuangan, Tumpal Sitanggang, PAC Medan Selayang, itu nanti saya Pltnya. Total ada 5 yang diganti. Tapi 1 karena meninggal dunia, itu bung Felix, Ketua PAC Medan Maimun,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Medan, John Andreas Purba dikonfirmasi VOI terpisah.

Pemecatan ini dilakukan setelah DPC menggelar rapat pleno pada pekan lalu. Dalam pleno, diusulkan pemecatan ke DPD PDIP.

“Penyebabnya demo itu, demo yang menolak keputusan DPP. Itu sudah tidak dibenarkan lagi,” sambung John.

Sebelumnya Ketua PDIP Medan Johor, Gumana Lubis tetap menegaskan loyal ke Akhyar Nasution. Akhyar dinilai mumpuni, sedangkan Bobby Nasution yang diusung PDIP dianggap pendatang baru. 

“Bobby mohon maaf, belum masak (matang) benar. Dia mendaftarkan diri (kader PDIP) saat mau Pilkada. Kami merasa seolah-olah pendatang baru kok gampang saja. PDIP itu punya banyak potensi (kader),” kata Gumana, Kamis, 13 Agustus.

Mengenai dukungannya ke Akhyar Nasution yang disoal DPD PDIP Sumut, Gumana tak mau ambil pusing. Baginya, aspirasi kader akar rumput seharusnya menjadi pertimbangan bagi DPP untuk memutuskan bakal calon kepala daerah. 

“PDIP itu partai demokrasi, partai akar rumput, seharusnya menampung aspirasi dari bawah ke atas. Jenjang aspirasi untuk mencalonkan wali kota tidak dilaksanakan,” kata Gumana.