Jadi Polemik, Politikus Golkar Sarankan Menkeu Sri Mulyani Temui Pimpinan MPR

JAKARTA - Desakan Pimpinan MPR RI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kini menjadi polemik. Sri Mulyani dianggap tidak menghormati MPR lantaran tidak menghadiri undangan yang sudah dua kali dilayangkan.

Menyikapi itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, menyarankan Sri Mulyani mendatangi Pimpinan MPR dan berkomunikasi secara langsung agar tak muncul kesan bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu tidak menghargai MPR RI sebagai kelembagaan.

"Ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana secara kelembagaan Ibu Sri Mulyani supaya tidak ada kesan tidak menghargai, tidak menghormati MPR, datang ke MPR menjelaskan kepada MPR secara langsung, apa-apa saja yang menjadi dasar dan argumentasi mengenai policy di bidang anggaran dan alasan-alasan ketidakhadiran beliau di rapat-rapat dengan Pimpinan MPR," ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis, 2 Desember.

Lebih lanjut, legislator Jawa Timur itu mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara terbuka dan tidak emosional. Sebab Misbakhun mengingatkan, saat ini situasi berkaitan dengan anggaran tidak hanya MPR saja yang mengalami penurunan pagu anggaran, DPR dan DPD juga mengalami penurunan karena pandemi COVID-19.

"Karena pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan yang sangat berat kepada penerimaan negara. Diharapkan, pemerintah ada upaya-upaya yang serius dari sisi alokasi anggaran ini supaya tidak berlebihan," kata Misbakhun.

Misbakhun memahami ada program-program di MPR RI yang mungkin tidak bisa berjalan karena pengurangan anggaran tersebut. Namun menurutnya, hal tersebut harus menjadi upaya bersama dalam menentukan mana yang menjadi skala prioritas.

"Mana yang menjadi hal-hal serius yang harus diutamakan dalam pelaksanaan (penganggaran)," imbuhnya.

Soal permintaan mencopot atau mengganti Menkeu, politikus Golkar itu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

Hanya saja, Misbakhun mengakui, sebagai mitra kerja Komisi XI, ia mengapresiasi Sri Mulyani dalam berhubungan dengan DPR.

"Beliau (Sri Mulyani, red) kalau tidak bisa hadir atau mewakilkan rapat-rapat biasanya ada alasan-alasan yang sangat penting yang adalah berkaitan dengan Presiden, rapat kabinet atau agenda-agenda yang berhubungan dengan agenda di luar negeri yang sudah direncanakan. Dan beliau selalu mengirimkan surat secara resmi alasan-alasan kenapa tidak bisa hadir dalam rapat," ungkap Misbakhun.