Ini Respons Istana Tentang MPR Ingin Jokowi Pecat Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menjawab pertanyaan soal desakan sejumlah pimpinan MPR RI untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Desakan itu, salah satunya disampaikan Bambang Soesatyo karena Sri Mulyani memangkas anggaran MPR RI untuk tahun depan.

Pratikno menegaskan, kewenangan mencopot menteri ada di tangan Presiden Joko Widodo. Ia tak berkomentar banyak terkait desakan dari para anggota dewan itu.

"Kalau itu kan urusannya presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 2 Desember.

Dia mengungkapkan hingga saat ini tidak ada rencana dari Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

"Sampai sekarang tidak ada rencana tersebut. Sampai sekarang ya," ujar Pratikno. 

Pratikno mengatakan saat ini semua menteri dan wakil menteri terus bekerja seperti biasa. Terlebih dengan adanya varian baru COVID-19 Omicron.

"Pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasanya, semua wamen (wakil menteri) tetap bekerja seperti biasanya. Jadi kita terus waspada apalagi ini ada COVID-19 varian baru Omicron, kita harus waspada, apalagi juga ada libur Natal dan Tahun Baru 2022," kata dia.

Dia menyampaikan semua jajaran pemerintahan mengantisipasi agar perekonomian tetap bergerak dan COVID-19 tetap terkendali.

"Jadi semua fokus bekerja," kata dia.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara, karena Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.

Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas Bamsoet di Jakarta, Selasa, 30 November.

Sementara, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, mengaku kesal kepada Menkeu Sri Mulyani yang kerap memangkas anggaran. Namun, belakangan juga banyak kalangan masyarakat yang kecewa dengan kinerja menteri keuangan dua periode tersebut.

Pimpinan MPR dari unsur DPD RI itu menilai, desakan untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatannya merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, kata Fadel, kebijakan dan program Menkeu dalam menstabilkan keuangan negara, juga tidak terlalu bagus.

Bahkan Fadel juga mengaku mendapatkan banyak laporan dari para menteri yang mengeluhkan Menkeu Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara.

"Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan konflik, konflik antara menteri dengan menteri keuangan sangat tajam di kabinet saat ini. Mereka semua menyampaikan dan semua yang hadir disitu pimpinan-pimpinan partai politik," kata Fadel.

"Hanya ini kita minta agar presiden memberhentikan mencopot menteri keuangan karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada,” tandasnya.