Publik Kritik Permintaan Copot Sri Mulyani, Ketua MPR: Santai Saja, Itu Dipelintir Terlalu Jauh

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo santai menanggapi sorotan publik yang kontra terhadap permintaan pimpinan MPR RI untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani sebelumnya dianggap tak menghormati lembaga negara lantaran tidak menghadiri dua kali undangan MPR RI.

Menurut Bamsoet, maksud MPR untuk meminta Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani sudah dimaknai berbeda. Di mana belakangan justru publik menilai MPR ngambek lantaran anggarannya selaku dipotong Menkeu.

"Santai saja, karena itu sudah dipelintir terlalu jauh. Persoalannya utamanya bukan itu," ujar Bamsoet kepada VOI, Jumat, 3 Desember.

Bamsoet menegaskan, poin utama yang disampaikan pimpinan MPR bukan lah soal anggaran. Namun, lebih kepada komitmennya sebagai pemimpin lembaga yang diundang secara resmi oleh lembaga tinggi negara.

Bahkan, kata Bamsoet, Presiden Jokowi yang merupakan bosnya Menkeu bisa hadir memenuhi undangan MPR.

"Ini soal penghormatan sesama lembaga negara. Presiden saja selalu menjaga hubungan antar lembaga," kata mantan Ketua DPR itu.

Kendati demikian, politikus Golkar itu mengaku tengah membenahi kesalahpahaman ini. Namun soal sudah ada pembicaraan dengan Menkeu, Bamsoet tak berkomentar.

"Dan ternyata ada miss komunikasi. Saya sedang selaraskan," demikian Bamsoet.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah buka suara soal keluhan Pimpinan MPR RI mengenai ketidakhadiran dirinya dalam undangan rapat yang membahas anggaran MPR.

Melalui unggahan di akun instagram @smindrawati, Menkeu Sri Mulyani mengakui ada undangan dua kali, yakni pertama pada 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen.

Kedua, pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Sehingga, rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan COVID-19," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan yang dikutip, Rabu, 1 Desember.

Sri Mulyani menerangkan, perbantuan COVID-19 dengan klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran, kata Sri Mulyani, juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4.