Sri Mulyani: Indonesia Manfaatkan Presidensi G20 untuk Percepat Inklusi Keuangan Digital

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital serta membangun perlindungan konsumen yang kuat guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menkeu menyebut RI akan memanfaatkan momentum Presidensi G20 secara optimal.

“Itulah sebabnya selama masa kepresidenan Indonesia (di G20) kami memasukkan pilar satu yaitu mempromosikan produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan yang inklusif dalam agenda inklusi keuangan,” ujarnya ketika berbicara dalam forum OECD-OJK Conference on Financial Inclusion, Kamis, 2 Desember.

Menurut Menkeu, melalui kemitraan global untuk inklusi keuangan pada kepresidenan Indonesia di G20 tahun 2022, pemerintah akan memfokuskan pada tiga hal.

“Yang pertama adalah kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi tentang inklusi keuangan digital. Mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital, Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik kepada individu maupun usaha kecil menengah,” tuturnya.

Kedua, pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang akan mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Serta yang ketiga adalah implementasi kebijakan dengan baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah.

“Mempercepat inklusi keuangan sangat penting dalam keketuaan kita (di G20), namun kami juga percaya bahwa beberapa isu lintas sektor di luar hal tersebut juga penting. Oleh karena itu kami juga memberikan perhatian pada isu mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan dalam pembahasan inklusi keuangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, bendahara negara itu mengungkapkan jika peningkatan perlindungan terhadap konsumen akan menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.

"Kita perlu memperkuat sistem perlindungan konsumen untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, meningkatkan kesadaran lembaga keuangan, dan tentang pentingnya perlindungan konsumen pada akhirnya kita ingin mencapai peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.