Masih Soal Pasukan Sosmed MUI DKI, Wagub Riza Sebut Penting untuk Luruskan Kabar Bohong

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memastikan tidak pernah memberi arahan khusus terkait pembentukan pasukan siber (Cyber Army) oleh MUI DKI Jakarta untuk melindungi ulama dan Anies Baswedan dari serangan buzzer.

Riza menilai, tujuan MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk menangkal hoaks dan menjadi hak, serta kewenangan setiap organisasi.

"Tidak ada arahan khusus (soal cyber army), kami menghormati semuanya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin 22 November dikutip dari Antara.

Sehubungan dengan itu, saat ini, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta dan wilayah DKI Jakarta masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19.

"Jangan sampai ada masalah gangguan informasi yang tidak baik, mari kita sama-sama bersatu memperhatikan satu kesatuan bangsa untuk berkolaborasi melawan pandemi COVID-19," ucapnya.

Menurut Riza, setiap organisasi memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga Wagub DKI mempersilakan MUI DKI membentuk cyber army jika ide itu berdampak positif.

Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta merupakan bagian dari perkembangan zaman, sehingga banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai.

Melalui pasukan siber ini, Riza mengharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, serta memberi edukasi memilah informasi.

"Membentuk cyber army di semua organisasi itu hak masing-masing. Yang penting kita semua di era digital, era reformasi jangan menyebarkan hoaks gunakan media sosial secara baik, secara bijak dan saling menghormati, menghargai, setiap ada informasi harap diteliti kembali, dan masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi," tutur Riza.

MUI Pusat melalui Wakil Ketua Komisi Infokom, Ismail Fahmi langsung memberikan klarifikasi informasi MUI DKI Jakarta membentuk pasukan sosial media yang siap membela Gubernur Anies Baswedan.

Ismail langsung berkomunikasi dengan MUI DKI setelah isu ini menjadi ramai dibicarakan publik. Kata Ismail, pasukan sosial media MUI DKI bukan untuk menangkal serangan buzzer yang menyerang Anies Baswedan di platform digital.

"Tidak ada rencana buat bikin buzzer. Tidak mungkin MUI baik pusat ataupun daerah membentuk tim buzzer. Yang kita bangun itu mujahid digital," kata Fahmi kepada VOI, Senin, 22 November.

Bagi Ismail, mujahid digital yang dibentuk MUI diawali dengan workshop yang dilakukan pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dalam lokakarya tersebut, MUI menggandeng jajaran Infokom yang diisi anak-anak muda untuk membuat konten dakwah positif tentang ajaran agama Islam.

"Yang kita bangun adalah anak-anak muda yang jadi Infokom MUI daerah, kita ajarkan ilmu jurnalistik, fotografi, video, yang arahnya membuat konten dakwah positif, moderat, pertengahan, dan menjadi menarik," tutur Fahmi.

"Kita arahnya berdakwah, bukan buzzer bukan membela ini membela itu. Sesuai dengan garis kepentingan KH Miftahul Akhyar (Ketua Umum MUI), kita merangkul, bukan memukul. Buzzer itu memukul, kita tidak," lanjut dia.