Dilema Gerindra Jadi Parpol Koalisi: Mengkritik Ditegur, Tapi Harus Tetap Lakukan Pengawasan
Fadli Zon (Foto: Instagram: @fadlizon)

Bagikan:

JAKARTA - Teguran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada anak buahnya, Fadli Zon menjadi perhatian publik. Satu sisi sebagai partai koalisi, sisi lain sebagai anggota dewan harus lakukan pengawasan. 

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi menilai yang dialami Gerindra termasuk salah satu bentuk dilema partisan. Namun, sikap kritis Fadli kepada pemerintah dinilai sesuai dengan fungsi anggota DPR RI.

 

Bahkan, menurutnya, hal tersebut biasa dialami anggota partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Tak terkecuali Gerindra.

Walaupun sama, Karim menilai sikap politik yang diambil bisa berbeda. Terlihat dari apa yang telah dilakukan Fadli Zon, karena memilih tetap kritis terhadap pemerintah karena kedudukannya sebagai anggota DPR bertugas mengawasi kinerja pemerintah.

"Keputusan partainya masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah diyakininya tidak bisa merampas fungsi pengawasan yang melekat sebagai anggota DPR RI," ujar Karim, Rabu, 17 November.

Meski demikian, menurut Karim, legislator lain yang menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintah bisa saja mengambil sikap berbeda dengan Fadli Zon.

"Mereka bersikap mengamini apa pun kebijakan yang diambil. Bahkan, mereka pun akan ramai-ramai membela sikap dan kebijakan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, Karim menilai terguran dari Prabowo kepada Fadli Zon bisa jadi bukan atas permintaan pemerintah, melainkan tafsir terhadap kepatutan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintahan.

Menurutnya, kritik kepada pemerintah merupakan bentuk pengawasan dan sesuai konstitusi. Artinya, kata Karim, sebagian orang membaca sikap bergabung dengan pemerintah harus menyetujui setiap kebijakan diambil pemerintah dan menghentikan apa pun yang dapat merusak hubungan parpol koalisi dan pemerintahan.

"Tapi tafsir seperti ini tidak pernah monolit. Dalam setiap parpol selalu ada pihak yang tidak bersetuju atas hal tersebut. Sehingga, sikap politik parpol terhadap pemerintah selalu lentur dan butuh waktu untuk membulatkannya," katanya. 

 

 

Teguran Atas Kritikan Fadli Zon Bukan Berarti Gerindra Dibungkam 
 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, teguran yang diberikan Ketua Umum Prabowo Subianto kepada Fadli Zon tidak bisa diartikan sebagai upaya pembungkaman pada suara kritis kader partai.

 

Justru, kata dia, Prabowo Subianto meminta kader-kader Partai Gerindra khususnya yang duduk di DPR RI tetap kritis dalam hal pengawasan kinerja pemerintah.

"Kami secara umum namanya di parlemen mengawasi pemerintahan, boleh saja semua (kritis)," kata Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 November. 

Hanya saja, lanjutnya, kritik yang baik seyogyanya dikemas dalam bahasa yang santun dan tidak melakukan upaya menyudutkan personalitas tertentu.

"Pernyataan tersebut hendaknya dibungkus dengan kalimat yang pas, tidak menyudutkan pihak-pihak lain apalagi personal," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mendapatkan teguran dari Prabowo atas cuitan di Twitter yang berisi sindiran kepada Presiden Jokowi soal peresmian Sirkuit Mandalika dan banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Di tengah euforia peresmian sirkuit bertaraf internasional di Mandalika, kata Fadli Zon, wilayah lain di Indonesia masih banyak mengalami banjir.

Salah satu yang disebut Fadli adalah Sintang, Kalimantan Barat yang terendam banjir selama berhari-hari.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," sindir Fadli Zon dikutip di akun Twitternya, Sabtu, 13 November.