Janji Pemprov DKI soal Pembuatan Sejuta Sumur Resapan dengan Anggaran Rp1,5 Triliun

JAKARTA - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini menyebut Pemprov DKI akan melanjutkan pembuatan lebih dari satu juta sumur resapan. Program ini menjadi salah satu pengendalian banjir Jakarta.

Program pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal ini akan melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Sementara, material yang diperlukan akan difasilitasi Dinas SDA. 

"Rencannaya, nanti kita minta pembuatan ini dilakukan secara padat karya. Jadi, dari warga bisa ikut andil membaut sumur resapan," kata Juaini dalam unggahan video YouTube Pemprov DKI yang dilihat pada Kamis, 6 Agustus.

Juaini menyebut pengerjaan yang akan dimulai tahun 2020 hingga 2022 ini memiliki target 60 titik sumur resapan setiap 1 rukun tetangga (RT).

Rinciannya, akan ada pembuatan 82.020 sumur resapan dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur resapan dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur resapan dari 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur resapan dari 7.136 RT di Jakarta Timur.

Sementara itu, lanjut Juaini, Pemprov DKI tak akan membuat sumur resapan di Jakarta Utara. "Untuk di Utara, kita enggak bisa bangun karena kondisinya airnya dangkal. Digali 1 meter saja, air sudah timbul," ungkap Juaini.

Selama ini, program pembangunan sumur resapan sudah dikerjakan di sejumlah titik, seperti RPTRA, gedung pemerintah daerah, sekolah-sekolah, kantor kelurahan, masjid di lingkungan kantor pemerintahan, dan taman kota.

Lalu, kelanjutan pembuatan sumur resapan sebenarnya sudah direncanakan sejak awal tahun ini. Namun, akibat pandemi COVID-19, Pemprov DKI mesti mengalihkan anggaran penanggulangan banjir untuk penanganan COVID-19 dan dampak ekonominya.

Oleh sebab itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat untuk melanjutkan program daerah yang tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Dana pinjaman berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI) persero yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Jangka waktu pengembalian pinjaman diberi waktu selama 10 tahun.

Dari total pinjaman, DKI menggunakan sekitar Rp5,2 triliun untuk program penanganan banjir. Sementara, pengajuan anggaran pembuatan sumur resapan sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran Rp750 miliar dikeluarkan di tahun 2020 dan sisanya dikeluarkan pada tahun selanjutnya.