Gedung Putih Pastikan Tak Ada Penundaan Pilpres AS Setelah Trump Mewacanakannya

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat wacanakan tunda pemilu lewat akun Twitternya. Tapi baru-baru ini hal itu disanggah Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows. Ia bilang tak ada rencana untuk menundanya.

Akhir bulan lalu, Trump melemparkan wacana perihal pengunduran pemilu AS. Ia mempertanyakan apakah penerapan sistem mail-in voting kala pandemi COVID-19 akan menjadikan pemilihan presiden yang paling tidak akurat dan sarat penipuan. 

"Ini akan sangat memalukan bagi AS. Apakah pemilu harus ditunda sampai orang dapat memilih dengan benar dan aman?" kata Trump lewat akun Twitternya. 

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Namun wacana itu buru-buru dibantah Gedung Putih lewat pernyataan resmi yang disampaikan Meadows. "Kami akan mengadakan pemilihan pada 3 November, dan presiden (Trump) akan menang," katanya dikutip The Washington Post. 

Pihak Gedung Putih berdalih unggah Trump hanya sebatas mempertanyakan efektivitas sistem pemilu di tengah pandemi COVID-19. "Ada tanda tanya," kata Meadows. 

Meadows juga berpendapat bahwa pemungutan suara melalui surat suara yang dikirimkan dapat menyebabkan terlambatnya penghitungan hasil pemilu hingga sebulan atau lebih. “Apa yang akan kami lakukan adalah jika kami mencoba mentransformasikannya. Dan mulai mengirimkan surat suara di seluruh negara bagian, ke-50 negara bagian, yang akan kami lihat adalah keterlambatan karena mereka tidak siap untuk menanganinya,” katanya.

Pernyataan Meadows keluar setelah anggota parlemen dari Partai Republik menolak saran Trump untuk menunda pemilihan. Termasuk beberapa sekutu yang paling kuat seperti Senator Mitch McConnell dan Senator Lindsey O. Graham.

Mereka menyatakan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk mengubah tanggal pemilihan umum, yang ditetapkan oleh Kongres.

"Kami akan menemukan cara untuk tetap melakukannya (Pilpres AS) pada 3 November ini," kata McConnell pekan lalu. 

Seperti diketahui, contoh nyata penipuan dalam pemungutan suara melalui surat yang disinggung Trump sebenarnya sangat jarang terjadi. Sebagian besar otoritas pemilihan dari Partai Republik mencoba untuk memperluas pemungutan suara dengan mengirimkan surat suara ke pemilih. Ide tersebut tetap mereka lakukan meskipun Trump menyerang cara tersebut.

Para pejabat negara bagian memang memperingatkan bahwa lonjakan pemilu melalui pengiriman surat suara selama pandemi COVID-19 dapat menimbulkan terlambatnya penghitungan suara. Para pejabat telah mencari dana agar proses penghitungan berjalan lancar. 

Pihak Kongres mengalokasikan 400 juta dolar AS untuk pemilihan. Tetapi upaya Demokrat untuk memberikan tambahan hingga 3,6 miliar dolar AS telah dihalang-halangi oleh Partai Republik.

Sementara itu, seorang pejabat kampanye Biden menyebut bahwa unggahan Trump di Twitter sebagai taktik yang jelas untuk mengalihkan perhatian dari keadaan ekonomi AS yang mengerikan. "Kami akan terus mengawasi," kata pejabat kampanye tersebut.